Denpasar, Bali Tribune
Penundaaan penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/ PMK.07/2016, sempat membuat DPRD Bali dan Pemprov Bali kelimpungan. Apalagi berdasarkan PMK tersebut, jumlah DAU untuk Provinsi Bali yang ditunda pencairannya mencapai Rp153 miliar, untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2016.
GABUNGAN Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali mengapresiasi usulan Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, yang menjadikan pariwisata sebagai core business-nya Indonesia. Pasalnya, pariwisata merupakan sektor penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah, murah dan cepat serta berkelanjutan. Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyatakan bahwa sebagian dari penduduk Bali penghasilannya dari industri pariwisata.
KEMENTERIAN Pariwisata mengklaim kebutuhan biaya promosi suatu negara berbeda-beda dengan lainnya. Dana yang diperlukan untuk berpromosi disesuaikan dengan luas wilayah negara tersebut.
Denpasar, Bali Tribune
Pimpinan DPRD Bali bersama Gubernur Made Mangku Pastika menggelar rapat mendadak usai rapat paripurna penetapan dua buah Ranperda di Gedung Dewan, Selasa (30/8). Rapat tersebut merespons kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 125/PMK 07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.