Denpasar, Bali Tribune
Aset berupa lahan milik Pemprov Bali seluas 2,9 Hektar saat ini di Hotel Bali Hyatt Sanur, masih bermasalah. Namun ada kabar, di atas aset yang masih berkonflik tersebut, justru sudah ada aktifitas pembangun. Kondisi ini memantik reaksi dari Komisi I DPRD Provinsi Bali. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai, misalnya, mendesak Pemkot Denpasar untuk melakukan pengawasan atas aset tersebut.
Singaraja, Bali Tribune
Pemprov Bali terus berupaya menyeimbangkan ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah Utara dan Selatan pulau ini. Penyeimbangan dimaksud diimplementasikan melalui berbagai program Bali Mandara dan program pembangunan infrastruktur yang diusulkan ke Pemerintah Pusat.
Mangupura, Bali Tribune
Hingga akhir 2015, sebanyak Rp42,9 miliar lebih pajak air tanah belum masuk ke kas daerah. Pasalnya, sejak pajak air tanah dipungut pemerintah provinsi, banyak pengusaha atau wajib pajak (WP)enggan membayar pajak. Akibatnya, saat pelimpahan kewenangan pajak air tanah ke kabupaten, pajak-pajak itu menjadi piutang yang sulit ditagih.
