Bali Tribune, Denpasar - Serangkaian dengan Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali melalui keputusan pesamuhan madya Nomor 01/PESAMUHAN-MADYA/PHDI-BALI/VIII/2018 memutuskan salah satunya bahwa masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan atiwa-tiwa atau upacara pengabenan terhitung mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 4 April 2019.
BALI TRIBUNE - Besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dihasilkan Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. KPK ingin potensi PHR Bali digarap optimal agar tak ada kebocoran dan seluruhnya bisa masuk ke kas daerah. Untuk tujuan dimaksud, KPK menjadikan Bali sebagai role model (percontohan) penerapan PHR online.
BALI TRIBUNE - Besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dihasilkan Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. KPK ingin potensi PHR Bali digarap optimal agar tak ada kebocoran dan seluruhnya bisa masuk ke kas daerah. Untuk tujuan dimaksud, KPK menjadikan Bali sebagai role model (percontohan) penerapan PHR online.