Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 10 Ribu Lobster

Bali Tribune/ BABY LOBSTER – Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan penyelundupan 10.008 baby lobster oleh pelaku AH (24), Senin (24/2/2020).
balitribune.co.id | Denpasar - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar, Senin (24/2/2020) di area apron nomor B36 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
 
Upaya percobaan penyelundupan baby lobster dilakukan oleh seorang penumpang pria melalui pesawat Air Asia QZ504 Rute Denpasar-Singapura berinisial AH (24), asal Riau. Pelaku diringkus setelah pihak Bea Cukai mendapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan pengintaian.
 
“Menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan pemantauan terhadap penumpang tersebut. Pemantauan dilakukan dari check in Area, ruang tunggu keberangkatan, sampai mengikuti bus yang mengangkut AH dari Gate 6B menuju pesawat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap AH sebelum menaiki pesawat di area Apron nomor B36,” ungkap Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai I Bagus Putu Ari Sudana.
 
Petugas meringkus penumpang tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan penumpang tersebut didapati membawa barang bukti berupa 7 kantong plastik berisi baby lobster berjenis jenis pasir sebanyak 9.028 ekor dan satu kantong plastik berisi baby lobster jenis Mutiara sebanyak 980 ekor dengan total seluruhnya sebanyak 10.008 ekor dan diperkirakan berusia satu hingga dua bulan.
 
Hasil interogasi sementara nilai jual atas keseluruhan barang bukti tersebut ditaksir sebesar Rp 1.550.200.000. Nilai ekonomi baby lobster jenis pasir diperkirakan dibandrol seharga Rp.150.000 per ekor, sedangkan baby lobster mutiara dibandrol dengan harga Rp. 200.000 per ekor.
 
AH melakukan penyelundupan dengan modus menyembunyikan barang bukti dalam tas ransel berbahan kulit berwarna hitam merk “Fullhardy”. Atas perbuatannya, AH dapat diduga melanggar Pasal 102a, Huruf a, Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat satu tahun hingga sepuluh tahun dan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah hingga lima miliar rupiah.
 
“Saat ini, sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh petugas Penyidik Bea Cukai Ngurah Rai. Melalui kesempatan ini, kami hendak mengapresiasi kerjasama dari berbagai pihak sehingga penindakan ini dapat dilakukan dengan baik. Besar harapan kami agar kerjasama yang baik ini dapat tetap terjaga,” imbuh I Bagus Putu Ari Sudana.
 
Sementara itu, untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup baby lobster, pihak Bea Cukai beserta Balai Karantina Ikan akan melepaskan baby lobster tersebut ke habitatnya.
 Rencananya baby lobster tersebut akan dilepaskan ke perairan serangan.
 
“Barang bukti berupa baby lobster ini untuk dilestarikan dengan dikembalikan ke perairan laut agar bisa hidup dengan maksimal, dan sesuai yang telah disampaikan pihak Bea Cukai akan menangani kasus ini, dan kami siap untuk membantu,” ujar Kasi Tata Pelayanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar  I Nyoman Suardana
wartawan
Bernard
Category

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nikmati Sensasi "Satay & Wok" All You Can Eat Interaktif di Anathera Resort Kuta

balitribune.co.id | Kuta – Anathera Resort Kuta kembali mempersembahkan pengalaman kuliner istimewa melalui promo terbaru “Satay & Wok – All You Can Eat”, sebuah konsep makan malam interaktif yang memadukan sajian sate premium dan live cooking wok station hanya dengan IDR 190.000++ per orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.