Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berubah Lagi, Ratusan Pemilih Jembrana Pindah

Bali Tribune/ RAPAT PLENO - Perubahan Daftar Pemilih kembali ditetapkan saat rapat pleno, Minggu malam kemarin.

Bali Tribune, Negara - Daftar pemilih di Kabupaten Jembrana kini kembali mengalami perubahan. Perubahan daftar pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tersebut akibat adanya pemilih yang pindah lokasi memilih. Hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 Minggu (17/2), tercatat perubahan data pemilih ini mencapai ratusan. Bahkan rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT (TPTb) Pemilu 2019 pada Minggu petang sempat terlambat dan diskors hingga satu jam lantaran pergerakan pemilih dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) masih terus berkembang. Rapat pleno yang dijadawalkan pukul 17.00 Wita akhirnya baru dimulai pukul 19.00 Wita. Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara dikonfirmasi usai Rapat Pleno, semalam bahkan mengatakan hasil penetapan di tingkat desa/kelurahan Jumat (15/2) serta rekapitulasi di tingkat kecamatan Sabtu (16/2) masih terus berubah hingga pindah pilih ditutup Minggu kemarin pukul 16.00 Wita. Perubahan yang mengakibatkan perbedaan data pemilih itu akibat pengurusan pindah pilih bisa dilakukan di desa/kelurahan atau di KPU Kabupaten/Kota baik di daerah asal maupun daerah tujuan, sehingga pihaknya sempat terkendala. “Kami terkendala karena harus berkoordinasi dengan KPU daerah asal maupun daerah tujuan sehingga pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar lebih dari satu kali,” tegasnya. Bahkan hingga kini masih ada perbedaan data antara Berita Acara Rapat Pleno dengan data Sidalih karena saat ini KPU Kabupaten Jembrana belum mendapat salinan formulir pindah pilih yang diurus di luar Jembrana.  “Memang dalam berita acara maupun SK berbeda dengan Sidalih karena kita belum menerima tembusan pindah pilih dari KPU di luar Jembrana. Sehingga yang digunakan adalah Sidalih,” jelasnya. Berdasarkan data Sidalih itu, terjadi mobilitas pemilih di 29 TPS pada 18 desa/kelurahan. Jumlah pemilih yang akan memilih di luar Jembrana sebanyak 150, lebih banyak dibandingkan pemilih yang akan memilih di Jembrana yang hanya 133 pemilih. Sehingga terjadi perubahan jumlah pemilih dari DPTHP-2 sebanyak 235.284 pemilih menjadi 235.267 pemilih dalam DPTb yang ditetapkan Minggu malam kemarin.  “Memang ada berkurang dan bertambah, tapi secara nasional jumlah pemilih akan balance,” ujarnya. Pihaknya memastikan pemilih yang telah ditetapkan dalam DPTb tersebut akan mendapat surat suara sesuai pindah pilihnya di TPS yang dituju. Dengan ditetapkannya DPTB ini akan diditribusikan surat suaranya sehingga semua pemilih bisa mendapatkan surat suara. Ini juga untuk mencegah adanya mobilisasi pemilih.  Sedangkan pasien rumah sakit dan puskesmas serta tahanan di Polres dan Polsek maupun warga binaan di Rutan Negara akan didata sehari sebelum pemungutan suara. “Pemilih yang di rumah sakit, Puskesmas, Polsek, Polres dan Rutan akan kami data H-1 pemilu,” ujarnya. Perolehan surat suara dipastikannya juga akan berbeda. Apabila pindah pilih antar dapil dalam kabupaten maka tidak akan memilih caleg kabupaten. Pindah pilih antar kabupaten tidak bisa memilih caleg kabupaten dan provinsi. Sedangkan pindah pilih antar provinsi hanya akan memilih capres saja. “Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, nanti saat hari pemungutan suara masih bisa memilih di daerah asal dengan menunjukkan KTP elektronik di TPS terdekat,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bank BPD Bali Naik Kelas ke KBMI 2, Perkuat Pembiayaan UMKM dan Transformasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar -  PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatat tonggak penting pada Triwulan II 2026 dengan resmi masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Status baru tersebut diraih setelah modal inti perseroan menembus Rp6,064 triliun, melampaui batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Selengkapnya icon click

BI Bali Apresiasi Rakor Pembangunan, Dorong Program Berlanjut hingga Tahap Realisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan 280 Gram Sabu Siap Edar, Polisi Tangkap Oknum PPPK Dishub Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan – Tim Satresnarkoba Polres Tabanan menangkap seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Dinas Perhubungan (Dishub) Tabanan berinisial IGBBY (32).

Pria asal Karangasem ini diringkus di kamar kosnya karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ratusan gram siap edar.

Baca Selengkapnya icon click

Rencana 'Regrouping' Dua SD, Disdik Tabanan Tunggu SK Bupati

balitribune.co.id I Tabanan - Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan memastikan rencana penggabungan atau regrouping dua sekolah dasar (SD) di tahun ini dilakukan setelah ada dasar hukumnya.

Saat ini Disdik Tabanan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati. Selama payung hukum itu belum turun, para murid di dua SD yang hendak digabung itu belajar seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tolak Pemindahan Penyeberangan ke Pelabuhan Celukan Bawang, Puluhan Sopir Logistik Geruduk Kantor Dewan

balitribune.co.id I Negara - Puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026). Mereka mengeruduk kantor dewan lantaran merasa resah atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi baik di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Bulan Gaji Belum Dibayar, 32 Pekerja TPS3R Bumi Resik Asri Mogok Kerja

balitribune.co.id I Mangupura - Sebanyak 32 pekerja TPS3R Bumi Resik Asri di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung, melakukan aksi mogok kerja setelah gaji mereka selama tiga bulan, yakni Mei hingga Juli 2026, belum dibayarkan. Aksi tersebut menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Sempidi terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.