Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditipu Oknum PNS Ratusan Juta Rupiah, CPNS Lapor Polisi

Bali Tribune/ Ida Bagus Indra Kusuma
balitribune.co.id | Singaraja - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga melakukan penipuan dengan cara menjanjikan korbannya diterima menjadi pegawai di instansi pemerintah. Warga Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, bernama Ida Bagus Indra Kusuma adalah korbannya dan tertipu ratusan juta rupiah.Ia pun lantas melaporkan pelakunya ke Polres Buleleng, Jumat (22/11).
 
Kasus ini bermula dari proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 lalu.Tak tanggung-tanggung, total uang yang ditipu oleh terduga pelaku berinisial KYS yang tak lain adalah oknum PNS di salah satu instansi Pemkab Buleleng mencapai Rp200 juta.
 
Usai melapor, Indra Kusuma bercerita awal mula kena tipu. Indra mengaku tak lulus seleksi CPNS tahun 2014. Saat itu ia melamar formasi guru SD di lingkup Pemkab Buleleng. Kebetulan antara ibu dari Indra Kusuma dengan  KYS saling kenal karena sama-sama pegawai di Pemkab Buleleng.
 
"Awalnya dia (KYS, red) itu datang, katanya siap bantu tapi prosesnya di pusat. Dia bawa berkas saya ke Jakarta. Terus  minta untuk disiapkan (uang, red) totalnya mencapai Rp 200 juta. Lalu dia bawa bendel berkas SK Komulatif, di sana ada nama saya lengkap dengan NIP," tutur Indra Kusuma.
 
KYS,kata Indra,mulai intens melakukan pendekatan dengan maksud menipu setelah sebelumnya menunjukkan SK Komulatif. Bermodal berkas SK Komulatif yang belum diketahui keasliannya, KYS meminta sejumlah uang kepada Indra.Anehnya, korban menyanggupi dengan memberikan uang sebanyak 5 tahap.
 
Pertama korban memberikan uang  sebesar Rp75 juta, kemudian tahap kedua sebesar Rp 50 juta, tahap ketiga sebesar Rp 35 juta, tahap keempat sebesar Rp25 juta dan tahap kelima yakni sebesar Rp15 juta.
 
"Semua penyerahan uang itu ada kwitansi maupun bukti transfer.Itu terjadi dari rentang waktu  Mei 2015 sampai Januari 2016, tapi nyatanya sampai sekarang gak ada apa. Sempat  uangnya akan diambil namun yang bersangkutan tidak ada, rumah kosong," imbuh Indra.
 
Tak hanya itu,sebelum melapor,Indra mengaku berusaha melakukan pendekatan untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, namun karena tidak ada hasil maka ia akhirnya melapor ke Mapolres Buleleng atas dugaan penipuan.
 
"Awalnya akan saya laporkan, tapi dia ngancam bilang saya juga kena karena penyuapan, saya takut.Karena sudah tidak ada itikad baik  maka saya laporkan ke polisi," katanya.
 
 Seizin Kapolres Buleleng, Kasubag Humas Polres Buleleng, Iptu. Gede Sumarjaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan  dugaan penipuan dengan iming-iming menjadi PNS. "Ini baru pengaduan masyarakat. Sekarang masih dalam penyelidikan di Satreskrim. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, akan kami sampaikan," ujarnya.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.