Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hati-hati Berikan Sertifikat Tanah

SOSIALISASI - Wabup Made Kasta saat menghadiri sosialasi di BPN Klungkung.

BALI TRIBUNE - Wakil Bupati I Made Kasta membuka kegiatan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (16/1). Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyampaikan di Kabupaten Klungkung program PTSL telah berjalan sejak tahun 2017 dan di tahun 2018 pada Klungkung daratan dibebankan target sebanyak 11.700 bidang tanah dan telah realisasi 100%. Program ini tetap berjalan di tahun 2019 dengan menyasar wilayah Klungkung daratan yang belum tuntas ditangani tahun 2018, serta di 6 Desa di wilayah Kecamatan Nusa Penida, antara lain Desa Ped, Desa Kampung Toya Pakeh, Desa Kutampi Kaler, Desa Batu Kandik, dan Desa Batu Madeg.  Wabup Made Kasta mengingatkan agar BPN Kabupaten Klungkung berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat tanah, jangan sampai sertifikat tanah dimiliki oleh dua orang, atau org yg tidak berhak terhadap tanah tersebut. "Data-data dari BPN harus jelas, dan BPN harus mengetahui silsilah dari tanah yang akan disertifikatkan, jangan sampai dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai tanah yang sudah disertifikatkan tersebut," ujarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Anak Agung Kirana menyampaikan bahwa ditahun 2019 Pemerintah Pusat melalui BPN Kabupaten Klungkung sudah memprogram untuk di wilayah Kabupaten Klungkung daratan sebanyak 3000 sertifikat, dan di wilayah Nusa Penida sebanyak 3000 sertifikat. Dan untuk pemetaan di wilayah Klungkung daratan pemetaan berjumlah 5000 pemetaan, dan di Nusa Penida berjumlah 5000 pemetaan. Dan Kegiatan Sosialisasi kali ini dipusatkan untuk memberikan pemahaman Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Di Nusa Penida melalui Camat dan Perbekel se-Kecamatan Nusa Penida.  Narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Drs. Cok Gde Agung Astawa Putra. Hadir Kepala Bidang Infrastruktur Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Komang Wedana, dan Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya dan undangan terkait lainnya.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.