Bali Tribune, Senin 21 Mei 2018
Diposting : 18 July 2017 18:11
Djoko Moeljono - Bali Tribune
Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, SIP., MSc.
Keterangan Gambar: 
Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, SIP., MSc.

BALI TRIBUNE - Terkait program upaya khusus (upsus) tiga komoditas utama padi, jagung, dan kedelai (pajale), Presiden Joko Widodo bertekad menyukseskan kedaulatan pangan di tahun 2017, dimana secara teknis pelaksanaan di lapangan didukung TNI-AD yang didasari dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ditegaskan pula seluruh Babinsa ditugaskan mendampingi para petani agar program swasembada pangan dapat terwujud pada tahun 2017.

“Pendampingan dari jajaran TNI ini telah dilaksanakan sejak persiapan, pengolahan lahan, penanaman benih sampai pengawalan dan distribusi pupuk. Ketika membahas tentang pangan, hal ini sangat berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Secara logika, bila masyarakat Indonesia mengalami kelaparan, hal itu berarti tidak sejahtera dan tidak memiliki kedaulatan. Karena itu, pangan menjadi faktor penentu dalam kestabilan pertahanan dan keamanan negara,” jelas Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, SIP., MSc., di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (17/7).

Keterlibatan TNI dalam pencetakan sawah baru, hendaknya tidak perlu dipermasalahkan, karena kegiatan ini sangat sejalan dengan peran TNI dalam menjaga pertahanan negara. Pelibatan TNI dalam membangun ketahanan pangan merupakan bagian tak terpisahkan dengan membangun ketahanan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI, serta Instruksi Presiden Nomor 5/2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional.

Saat ini, kata Pangdam, TNI memang terlibat di sektor pertanian, seperti penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian (alsintan), sampai pada penyerapan distribusi. Sesungguhnya dasar hukumnya sudah jelas, disamping Undang Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, Instruksi Presiden ini sudah merupakan keputusan politik yang menjadi landasan kerja sama Kementan dengan TNI, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan naskah kerja sama, dimana dalam setiap tahun diadakan evaluasi dan perpanjangan.

“Kerja sama ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI, terkait dengan target swasembada pangan yang menjadi bagian dari program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla,” jelas jenderal TNI bintang dua itu.

Dalam upaya meningkatkan kuantitas lahan dan produksi pertanian, pihak Kementan memrogramkan memperluas lahan pertanian dengan mencetak sawah baru yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan TNI, khususnya TNI-AD untuk mencetak sawah baru yang tersebar di wilayah NKRI dengan menerapkan sistem swakelola.

Terbukti, terobosan kerja sama ini mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian dan sudah mendapat pengakuan internasional, seperti yang dinyatakan oleh Kundhavi, FAO Regional Representative untuk Asia dan Fasifik bahwa keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras mendapat pengakuan yang positif.

Sebelumnya, secara terpisah, Mentan Amran Sulaiman berpendapat program cetak sawah baru sudah mencapai sukses besar, seperti produksi padi selama dua tahun terakhir naik, dari 70,8 juta ton menjadi 79,I juta ton atau naik sekitar 11,7 persen. Untuk jagung juga naik, dari 19 juta ton menjadi 23,2 juta ton atau naik sekitar 21,9 persen, serta terkait kinerja ekspor impor selama dua tahun terakhir tidak ada impor beras, bahkan untuk ekspor beras naik 43,7 persen dan impor jagung turun 66,6 persen.

Kesuksesan ini tidak terlepas dari kontribusi TNI, walaupun TNI bukan sebagai pihak bertanggung jawab dalam proses kemajuan pertanian Indonesia, namun bila membahas tentang pangan, hal itu sangat berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh TNI kerena sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan kepada para Babinsa sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan dan materinya diberikan oleh para pakar, penyuluh, dan peneliti dari Balitbangtan Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian.

“Jadi kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh satuan kewilayahan, sedangkan untuk satuan tempur tidak terlibat, sehingga dalam waktu kesehariannya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Disamping itu pendampingan Babinsa kepada petani tidak ada bedanya dengan kegiatan karya bhakti dan TMMD. Itu semua merupakan kegiatan teritorial sebagai bagian dari upaya TNI dalam membangun pertahanan negara secara menyeluruh,” kata jenderal TNI berkumis tebal yang getol memperjuangkan nasib para petani di wilayah Bali-Nusra itu.