Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ribuan Pemegang KIS Terancam Tidak Bisa Berobat

Bali Tribune/Ketua DPRD Buleleng,Gede Supriatna (baju putih) datangi RSUD Buleleng setelah mengetahui ratusan ribu peserta KIS-PBI di-nonaktifkan

balitribune.co.id | Singaraja - Seolah lempar handuk,Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Buleleng menonaktifkan ratusan ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khusus pada iuran kelas III yang menjadi tanggungan pemerintah untuk kepesertaan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Hal itu merupakan imbas atas kenaikan iuran BPJS yang mencapai 44 persen per 1 Januari 2020.Dalam catatan Dinas Sosial Buleleng, sebanyak 134.691 jiwa pemegang KIS tak lagi bisa digunakan.

Penonaktifan KIS sebanyak 134.691 jiwa dari total 317.244 jiwa pemegang KIS ini, lantaran anggaran Pemkab Buleleng tahun 2020 tak mampu  mengcover sebanyak 317.244 jiwa setelah  iuran PBI naik sebesar Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu. Dengan demikian,warga miskin yang terakomodasi hanya sebanyak  182.553 jiwa.

Kepala Dinsos Buleleng, Gede Sandhiyasa membenarkan terjadinya penonaktifan BPJS Kesehatan ratusan ribu warga Buleleng.

Menurutnya, pembiayaan KIS-PBI pada tahun 2019 lalu dilakukan melalui sharing dengan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng total Rp 87 miliar.Namun.adanya kenaikan iuran ditahun ini menyebabkan anggaran naik menjadi  Rp 92 miliar. Hanya saja,kata Sandhiyasa,anggaran sebesar itu belum mampu mencover keseluruhan peserta KIS-PBI.

Tidak semua pemegang KIS-PBI yang di non aktifkan warga yang masih tercatat aktif.Namun ada diantaranya tercatat telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).Sehingga akumulasi angka tersisa sebanyak 182.533 jiwa.

"Yang sudah tereleminasi kartu KIS-nya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. Kami sudah menerima keluhan itu. Namun kita sedang  mencari solusi,diantaranya bersurat beserta data by name by adress data yang dinonaktifkan KIS PBI-nya ke masing-masing camat agar diteruskan ke perbekel dan lurah dan sampai ke masyarakat," ungkap Sandhiyasa.

Hanya saja untuk kepentingan validasi data,Sandhiyasa mengaku tetap mendata kembali warga masyarakat yang tereliminasi.

Mengetahui adanya kasus tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna turun langsung ke  RSUD Buleleng,Jumat (3/1).Politisi PDIP ini mengaku mendengar keluhan pasien RSUD Buleleng yang menggunakan fasilitas KIS PBI,tidak bisa digunakan dan segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ini akibat tarif iuran BPJS Kesehatan naik. Jadi anggaran pemerintah tidak mampu mencover keseluruhan peserta karena berkurang sebanyak Rp 35 miliar.Kita akan bahas nanti untuk mendapatkan solusinya,"kata pria yang akrab disapa Supit ini.

Sejumlah solusi yang ditawarkan diantaranya dengan membuat MoU bersama BPJS Kesehatan, agar pasien-pasien yang telah dinonaktifkan ini bisa tetap dilayani di rumah sakit. Sedangkan, sisa kenaikan iurannya akan dibayar di anggaran perubahan.

Tak hanya itu,Supit menantang Bupati untuk memberikan jaminan bagi 134 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan dapat  dicover dengan jaminan kesehatan daerah seperti JKBM. "Berapa warga yang sakit, klaimnya nanti dibayar pada akhir tahun. Itu beberapa kemungkinan solusi yang akan dilakukan. Tapi yang jelas semua kemungkinan akan kami bahas, bersama instansi terkait,"ucapnya.

Sedangkan Dirut RSUD Bueleleng,dr.Gede Witana membenarkan akibat dinon aktifkan kepada ratusan ribu peserta KIS-PBI berdampak pada status pasien.Ia pun mengaku tak berdaya karena hanya memberikan pelayanan kesehatan.

"Jika masih aktif kami bebaskan biayanya.Namun tercatat non aktif dengan terpaksa masuk pasien umum,"tandasnya.

Setelah pembiayaan jaminan kesehatan itu dihentikan pemerintah dampaknya mulai terasa.Salah satunya pasien RSUD Buleleng asal Banjar Dinas Sema,Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan bernama Komang Suriya Dewi (24). Pasien dengan keluhan kanker payu dara ini terpaksa angkat kaki dari rumah sakit setelah KIS-PBI nya diketahui non aktif.

"Terpaksa kami bawa pulang dulu pasien (Suriya Dewi) karena memang tidak mampu.Dan berharap segera dicarikan solusi agar pasien miskin bisa berobat lagi.Kami juga berharap agar  pemerintah memberi informasi soal penonaktifkan (KIS-PBI)  tersebut kepada masyrakat,"ucap Kadek Bendesa yang masih kerabat Suriya Dewi.

wartawan
Khairil Anwar
Category

Tanah Lot Art and Food Festival VII Digelar Akhir Agustus 2026

balitribune.co.id I Tabanan – Manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot bersiap menggelar Tanah Lot Art and Food Festival VII yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus 2026.

Festival tahunan ini dirancang untuk menghadirkan perpaduan harmonis antara pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat, serta sajian kuliner khas Bali yang melibatkan langsung para pelaku UMKM lokal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Wilayah Dawan, Picu Kerusakan Bangunan hingga Jalan Longsor

balitribune.co.id I Semarapura - Cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi yang disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sejak Minggu malam (26/7/2026) pukul 23.00 WITA hingga Senin pagi (27/7/2026) pukul 05.00 WITA.

Peristiwa alam tersebut memicu sejumlah kerusakan bangunan warga hingga bencana tanah longsor di beberapa titik.

Baca Selengkapnya icon click

Urai Kemacetan Kawasan Wisata, Pemkab Badung Ground Breaking Proyek Infrastruktur Senilai Rp2,9 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung resmi memulai mega proyek infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata. Langkah ini ditandai dengan seremoni Ground Breaking Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat dengan total anggaran mencapai Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bapenda Buleleng Genjot Pajak PBB-P2, Targetkan Realisasi 75 Persen di Bulan September

balitribune.co.id I Singaraja - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng tengah melakukan upaya ekstra untuk mengejar target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2026. Hingga akhir Juli, realisasi PBB-P2 baru menyentuh angka 27,91 persen atau sekitar Rp8,3 miliar dari target total Rp30 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

DPC PDI-P Bangli Gelar Seminar 30 Tahun Tragedi “Kudatuli”

balitribune.co.id I Bangli - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Bangli menggelar seminar serangkaian memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 juli 1996 (Kudatuli) pada Senin (27/7/2026). Kegiatan seminar yang berlangsung di kantor DPC  PDI-P Bangli menghadirkan narasumber I Nyoman Prabu Rumiartha SH.MH.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.