Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Setelah Kehilangan Suami dan Patah Kaki, Ni Luh Narti Tak Lagi Dapat Rastra

MEMPRIHATINKAN - Ni Luh Narti dan mertuanya Nyoman Weden alias Pekak Sordi yang sejak 2014 tidak lagi memperoleh rastra.

BALI TRIBUNE - Setelah kehilangan suaminya yang menjadi korban kecelakaan lalulintas di Jalan Desa Munduk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng (20/8) lalu, kini kondisi Ni Luh Narti (42) dari Dusun Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya sangat memperihatinkan. Dalam kondisi kaki kanannya patah akibat kecelakaan itu, kini ia hidup bersama mertuanya yang mengalami buta Nyoman Weden yang akrab disapa Pekak Sordi dan Ketut Luwih. Ditemui dirumahnya, Senin (8/10), Narti menuturkan, sebelum mengalami kecelakaan naas itu,  almarhum suaminya sejak beberapa tahun lalu bekerja di kebun milik bosnya sebagai pemetik cengkeh di Dusun Lebah Tapong, Desa Munduk, Kecamatan Seririt, Buleleng. Selama berada di rantauan di Buleleng, ia bersama suaminya tinggal di bedeng di atas tanah milik bos cengkeh. Suaminya mendapatkan penghasilan Rp 5 ribu per kg, itupun jika suaminya memetik cengkeh dengan sistem borongan. Setiap sepuluh hari sekali ia bersama suaminya menyempatkan pulang ke Sarikuning menengok orang tua dan anak. Saat kejadian naas itu, Luh Narti baru saja usai membantu suaminya di kebun cengkeh. Saat perjalanan pulang dari kebun menuju bedeng ia yang saat itu berbocengan dengan suaminya mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan tiba-tiba ditabrak mobil box. "Suami saya meninggal di tempat dan saya tidak ingat apa-apa lagi, kaki saya patah,” ungkapnya sedih.   Kini pasca kecelakaan dan kematian suaminya, ia mengaku kehidupannya sungguh merana. Selain tidak bisa berjalan karena kaki kanannya patah, ia kehilangan suaminya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dengan kehidupan yang susah, ia juga tinggal dengan mertuanya,  Nyoman Weden  yang sudah sejak lama sakit dan buta, dan Ketut Luwih yang juga sakit-sakitan. Anak pertama perempuan sudah menikah dan kehidupannya juga pas-pasan. Sedangkan anak keduanya, I Made Dwi Santikayasa (16) saat ini masih sekolah. Kini untuk membeli beras saja ia mengaku susah, terlebih keluarganya saat ini tidak lagi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. "Dulu saja sebelum dapat bedah rumah kami dapat raskin. Tapi setelah dapat bedah rumah tahun 2014 tidak dapat lagi,” ujarnya. Mereka tidak memiliki tanah kebun, hanya halaman rumah yang tidak seberapa luas. Bahkan kamar mandi juga darurat terbuat dari plastik compang-camping dan drum bekas. Mertuanya menempati gubuk berdiding anyaman bambu yang terletak di sebelah rumah bedah yang kondisinya pengap dan panas. "Kami sebenarnya menumpang sama mertua di rumah bedah ini. Suami saya laki satu-satunya dan saudara perempuannya sudah menikah semua. Jadi kami tidak punya rumah," jelasnya.  Ni Luh Narti berharap bisa sembuh dan mandiri agar bisa bekerja sehingga bisa menghidupi anak dan mertuanya. Ia mengaku malu untuk meminta-minta, namun dengan kodisi yang memperihatinkan, ia kini hanya berharap belas kasihan orang lain.   Kepala Kewilayahan Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Melaya Ni Made Ayu Suarningsih dikonfirmasi membenarkan keluarga Nyoman Weden alias pekak Sordi memang masuk dalam KK miskin dan sudah perneh mendapatkan bantuan bedah rumah. Pihaknya juga mengakui keluarga tersebut kini tidak terdaftar sebagai penerima raskin/rastra.  

wartawan
Redaksi
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.