Diposting : 31 March 2016 12:38
Putu Agus Mahendra - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
I Nengah Mendres, S.Pd.

Negara, Bali Tribune

Setelah sebelumnya mendapat protes dan penolakan dari tokoh-tokoh agama baik itu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Wadah Antar Lembaga Umat Budha Indonesia (Walubi), wacana untuk membangun jembatan Jawa-Bali di Selat Bali juga memantik reaksi serius dari kalangan masyarakat adat.

Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Jembrana, Gusti Putu Wiasa melalui Sekeretaris MMDP Kabupaten Jembrana, I Wayan Mendres Rabu (30/3) menyatakan, wacana terkait usulan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah termasuk isu provokatif yang kembali membenturkan masyarakat Bali dan diyakini wacana ini sengaja diembuskan sebagai pengalihan isu penolakan reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa.

Pihaknya sebagai lembaga adat menyikapinya secara proporsional sehingga isu strategis menyangkut kepentingan orang banyak seperti ini tidak disepelekan.  “Wacana Jembatan Jawa-Bali ini harus benar disikapi sejak awal sehingga krama Bali nantinya tidak tersandera seperti isu reklamasi Teluk Benoa. Justru adanya isu itu membuat Bali semakin menjadi amburadul,” ujarnya.

Menurutnya, Krama Bali saat ini tidak boleh lengah karena Bali saat ini digoyang dari segala lini dengan berbagai isu trategis sehingga krama Bali harus bisa memperkuat diri.

Dikatakannya, pihak-pihak luar sangat berpeluang memecahbelah Bali secara terang-terangan dengan cara-cara dan pola-pola yang memang tidak dipahami oleh masyarakat kecil, tetapi setelah ada dampaknya masyarakat lah yang akan terkena akibatnya.

Pihaknya minta semua komponen harus bisa mengambil langkah-langkah, jika memang dari awal sudah mendapat penolakan oleh masyarakat seharusnya jangan dilaksanakan dengan pembenar atau dalil-dalil yang sulit diterima publik.

Pihaknya menilai wacana mengenai usulan Jembatan Jawa-Bali merupakan gagasan yang prematur yang memang pantas mendapat protes dan ditolak kendati memang telah menjadi wacana yang mucul sejak Orde Baru, ini dikarenakan belum saatnya Bali dibuatkan pintu masuk baru.

Jika memang usulan jembatan Jawa-Bali dipaksakan untuk direalisasi, maka dipastikan Bali akan menjadi terbuka lebar dan segala sesuatu yang masuk ke Pulau Bali akan sulit dideteksi, terlebih kondisi demografi di Provinsi Bali saat ini sudah terjadi kepadatan jumlah penduduk dengan berbagai dampak negatifnya.

Ketika jembatan itu dikatakan untuk peningkatan kesejahteraan, menurutnya, pembangunan jembatan antar-pulau bukanlah menjadi sebuah solusi bahkan dikhawatirkan selain menurunkan kesejahteraan krama Bali juga akan merusak tatanan kehidupan sosial budaya dan agama di Bali. MMDP secara tegas dari awal menolak wacana dan usulan jembatan Selat Bali dengan mempertimbangkan baik dari aspek histori maupun aspek sosiokultural.

Diakuinya MMDP sebagai lembaga adat telah berkoordinasi secara intens dengan PHDI sebagai lembaga umat terkait wacana ini dan ia memastikan pihaknya secara kelembagaan akan menyikapi dan mebahas isu strategis yang menggoyang dinamika masyarakat Bali ini.

Setelah mengikuti perkembangan terlebih Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas terkesan memaksakan usulan tersebut dengan tidak melihat dinamikan yang terjadi di Bali, pihaknya akan melakukan pembahasan dan agar wacana ini bisa mendapat tanggapan yaitu melalui Paruman Madya dengan melibatakan seluruh Bendesa Pakraman dan Majelis Alit, bila perlu Bendesa Pakraman dan kelihan Adat beserta jajarannya termasuk pecalang agar ikut turun untuk ikut menyikapi wacana yang meresahkan krama Bali seperti ini.