Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dari Nusa Penida ke Klungkung Demo, Warga : Jangan Biarkan AWK Injak Tanah Nusa Penida

Bali Tribune / UNJUK RASA DAMAI - Kordinator Aksi unjuk rasa damai serahkan pernyataan sikap kepada Bupati Nyoman Suwirta

balitribune.co.id | Semarapura - Ribuan massa dari Nusa Penida menyeberang ke Klungkung daratan untuk menggelar unjuk rasa damai di monumen puputan Klungkung, Selasa (3/11/2020). Dari rencana awal sekitar 800 orang yang bakal ikut aksi damai ini namun rupanya lebih dari seribuan orang memadati jantung kota Semarapura tepatnya di depan Monumen Perjuangan Puputan Klungkung.

Massa diangkut dengan Bus milik Polri dari Pelabuhan Kusamba menuju pusat kota. Demi tertib dan lancarnya unjuk rasa tersebut, tampak ikut mengawal dan mengamankan aksi Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa.

“Kita kerahkan sekitar 500 personil dan mobil water canon disiagakan, termasuk personil Back Up dari Polres Karangasem, Gianyar serta dibantu pecalang kota Semarapura. Kita sudah arahkan massa untuk tidak sampai lewat ke Denpasar, karena kita minta perwakilan nanti menyerahkan surat mosi tidak percaya pada Bupati,” ujar Kapolres AKBP Bima Arya Viyasa tegas.

Lihat foto : massa melakukan unjuk rasa damai menolak AWK

Setelah sempat long March dari lapangan Puputan Klungkung menuju Monumen Puputan Klungkung, kemudian massa mulai berorasi dikomandoi Korlap penyarikan Desa adat Kecamatan Nusa Penida Wayan Sukla yang sebelumnya sempat mengarahkan peserta unjuk rasa massa Nusa Penida agar menyampaikan aspirasi aksi damai bukan anarkis demi Klungkung yang aman.

Dirinya dalam orasi menyampaikan menuntut tiga hal, menyatakan mosi tidak percaya kepada Arya Weda Karna selaku anggota DPD RI wakil Bali. Mendesak kepada BK DPD untuk memberhentikan Arya Weda Karna dari DPD RI. Mempolisikan Arya Weda Karna yang sudah menghina simbul simbul dan kepercayaan kami masyarakat Nusa Penida.

Massa yang menyampaikan aspirasinya seraya membawa beberapa poster bertuliskan antara lain, turunkan AWK, mulutmu harimaumu, semeton nusa penida bersatu turunkan AWK, AWK tidak layak jadi DPD, Sungguh kami merasa resah, kami benci AWK Kami percaya leluhur, AWK  99,99 Buduh dan nyem, kami mengecam AWK, AWK telah menistakan Agama Hindu , Penjarakan AWK.

Lihat foto : Pecalang desa adar Semarapura turun amankan aksi demo damai warga Nusa Penida

Korlap Penyarikan Adat Kecamatan Nusa Penida Wayan Sukla menyampaikan  beberapa tuntutan yang berisi  3 poin tuntutan kepada anggota DPD Arya Weda Karna. Adapun tuntutan pertama mosi tidak percaya pada AWK, turunkan AWK dan polisikan AWK.,disambut yel yel jangan dibiarkan AWK menginjak tanah Nusa Penida.

Sementara dalam orasinya yang menggelora Ketua Forum Perbekel Nusa Penida Ketut Gde Arjaya  secara tegas mengecam mulut harimau AWK yang telah menghina sesuhunan Dalem Ped dengan kalimat Mahluk. Dirinya juga memandang sebelah mata tudingan AWK bahwa hanya seglintir warga Nusa Penida tidak setuju dengan dirinya, jika perlu seluruh warga Nusa Penida akan diturunkan jika persoalan penghinaan AWK ini tidak tuntas.

“Menyebut sesuhunan Ide Betare Ped dengan kalimat Mahkluk, ini jelas jelas sangat menghina leluhur kami di Nusa Penida,” ujarnya tegas

Sedangkan Orasi wakil dari generasi muda Nusa Penida Kadek Gde Canser siap melanjutkan aksi yang lebih besar jika nanti aspirasi ini tidak berlanjut seperti yang diharapkan.

Koordinator aksi Penyarikan Wayan Sukla diakhir aksi, kemudian menyerahkan surat aspirasi pengunjuk rasa kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sementara itu Bupati Klungkung Nyoman Suwirta siap menyampaikan aspirasi masyarakat Nusa Penida kejalur formal. Hadir selain Bupati Nyoman Suwirta dan Kapolres AKBP Biima Arya Viyasa juga hadir Dandim 1610 Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon.

wartawan
I Ketut Sugiana
Category

Banggar DPRD Tabanan Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan

balitribune.co.id | Tabanan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan melalui Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Kendati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya. Terakhir, opini itu diperoleh untuk pemeriksaan tahun anggaran 2024.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Dorong Pemkab Bangli Kembangkan Kawasan Sekitar Pura Penulisan

balitribune.co.id | Bangli - Minat wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata (DTW) Pura Penulisan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli, masih g rendah dibandingkan empat DTW lain yang dikelola Pemkab Bangli. Melihat realita tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Politisi Demokrat ini memandang perlu adanya  inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan.

Baca Selengkapnya icon click

Supriatna Dikukuhkan Menjadi Ketua DPD Masyarakat Akuakultur Indonesia Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Provinsi Bali Periode 2025–2029. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum MAI Pusat Prof. Rokhmin Dahuri dalam acara Konsolidasi Akuakultur Nasional, di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Rabu (9/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

“Sandyagita Bali Beli-Ne" Suara Kritis Rakyat Melalui Harmoni Seni

balitribune.co.id | Negara - Seni adalah medium paling jujur untuk menyuarakan hati nurani, dan PKB ke-47 Tahun 2025 menjadi ruang sebuah pertunjukan yang lebih dari sekadar hiburan. Parade Gong Kebyar Wanita Duta Kabupaten Jembrana, diwakili oleh Sekha Gong Istri Dharma Laksana, dengan sebuah garapan yang tak hanya indah, tetapi juga berani memukau penonton yang memadati Panggung Ardha Candra, Art Center Denpasar pada Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

TKA Berpotensi Ancaman Bagi Tenaga Kerja Lokal

balitribune.co.id | Negara - Di tengah pesatnya persaingan global dan terbukanya peluang investasi, Tenaga Kerja Asing (TKA)  menjadi salah satu ancaman bagi tenaga kerja lokal. Tak mau kecolongan, daerah seperti Kabupaten Jembrana mulai serius mengantisipasi masuknya TKA ke wilayahnya dengan merancang regulasi yang komprehensif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.