Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42.000 Tenaga Medis akan Dijadikan PNS

Nila Djuwita F. Moeloek

Denpasar, Bali Tribune

Guna menunjang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menyambut baik pernyataan Wapres RI, Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah untuk mengangkat tenaga kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan ini memiliki syarat yakni, tenaga kesehatan tersebut mau ditempatkan di tempat yang terpelosok di Indonesia. “kita masih memerlukan 42.000 tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pelosok di Indonesia” ucapnya setelah membuka acara Loka Karya dan Rakernas Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Hotel Mercure, Kuta, Rabu (13/4).

Tenaga kerja kesehatan yang dimaksud mencakup dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga kesehatan lingkungan. Menurutnya banyak lulusan dari bidang tersebut yang belum tertarik mengabdi di pelayanan kesehatan yang terpencil.

Sehingga untuk menarik hati tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil, pihaknya akan mengangkatnya menjadi PNS. “itu untuk mengugah minat alumnus untuk mengabdi pada bidangnya di pelosok Indonesia” terangnya.

Berdasarkan data yang diberikannya, terdapat 9.523 puskesmas yang ada di Indonesia. Dari jumlah puskesmas yang disebutkan, tenaga dokter yang terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan Lingkungan atau Kesling yang masih sangat minim.

Nila juga berharap agar institusi yang terkait untuk mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk di daerah masing-masing. “Kami akan segera melakukan maping atau pemetaan untuk mengetahui jumlah perawat dan kebutuhan perawat sendiri baik sebagai tenaga pengajar hingga yang terbawah sebagai perawat di pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya” jelasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menyerap tenaga atau sdm sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Bali, I Made Suwitra menyatakan sampai saat ini di Bali, tenaga Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian masih kurang. Jumlah sanitarian di Bali hanya berjumlah 600 petugas saja.

Sebanyak 600 petugas Kesling di Bali sendiri tersebar di institusi pemerintahan, rumah sakit dan puskesmas di Bali. Rata-rata setiap institusi memiliki seorang sanitarian saja. “Kebutuhan tenaga sanitarian itu 1:40.000, jadi kurang lebih 1000 tenaga yang dibutuhkan,” jelasnya

Dalam menunjang hasil yang maksimal, petugas kesling di Bali perlu menambah sekiranya 1000 petugas yang diharapkan mampu dalam menjalankan program pokoknya. Namun untuk menambah jumlah petugas kesling sendiri itu semua tergantung dengan pemerintah daerah apakah mampu menyerap tenaga.

“Sebenarnya jika ada dua petugas kesling di setiap puskesmas atau intitusi lain bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena keterabasan anggaran institusi sehingga petugas kesling belum bisa dianggkat” jelasnya. Tenaga Kesling atau Sanitarian dianggap sebagai stakeholders kunci yang perlu didorong perannya dalam menangani masalah masalaha kesehatan lingkungan.

wartawan
habit

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.