Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ajang PMI Denpasar Rancang Langkah Kemanusiaan 

Musyawarah
Bali Tribune / MUSYAWARAH - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa yang juga selaku Ketua PMI Kota Denpasar, membuka Musyawarah Kota Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar ke-VI yang berlangsung di Markas PMI Kota Denpasar, Rabu (23/9/2026).

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, resmi membuka Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Denpasar ke-VI di Markas PMI Kota Denpasar, Rabu (23/9/2026). 

Forum ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan lama serta merumuskan arah organisasi dan membentuk Pengurus PMI Kota Denpasar masa bakti 2026–2031.

Dalam sambutannya, Arya Wibawa memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Muskot ini. Ia menegaskan bahwa PMI memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dan sosial kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh rangkaian musyawarah, termasuk proses pemilihan ketua dan pengurus baru, dilakukan secara demokratis dengan tetap mengedepankan semangat kekeluargaan dan persatuan demi menjaga soliditas organisasi.

“Siapa pun yang terpilih nantinya, kami berharap dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PMI memiliki peran penting dalam bidang kemanusiaan dan pelayanan sosial, sehingga semangat pengabdian harus terus dijaga,” ujar Arya Wibawa.

Ia menambahkan, Muskot ini tidak sekadar menjadi ajang pergantian estafet kepemimpinan, melainkan ruang evaluasi bersama demi melahirkan langkah-langkah strategis ke depan. Hasil dari musyawarah ini diharapkan mampu memperkuat internal organisasi sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Panitia Muskot PMI ke-VI, IGA Rai Anom Suradi, menjabarkan sejumlah agenda utama yang dibahas. Agenda tersebut meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus PMI Kota Denpasar masa bakti 2021–2026, penyusunan kerangka kerja organisasi lima tahun ke depan, hingga proses pemilihan pengurus baru.

"Kami memohon bimbingan dan arahan dari seluruh pihak agar pelaksanaan musyawarah berjalan dengan baik serta menghasilkan kepengurusan yang mampu melanjutkan berbagai program kemanusiaan PMI di Kota Denpasar," kata Rai Anom.

Melalui Muskot ke-VI ini, PMI Kota Denpasar diharapkan mampu melahirkan kepengurusan masa bakti 2026–2031 yang solid. Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan untuk melanjutkan program-program prioritas mulai dari penanganan kebencanaan, pelayanan donor darah, hingga aksi sosial kemanusiaan lainnya bagi warga Denpasar.

wartawan
HEN
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.