balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab kolektif yang mendesak. Dalam arahannya di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar, Senin (9/3/2026), Koster menegaskan pentingnya komitmen holistik dari hulu ke hilir untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa meski regulasi seperti Pergub Nomor 97 Tahun 2018 (pembatasan plastik sekali pakai) dan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 (pengelolaan sampah berbasis sumber) telah ada, pelaksanaannya sempat terkendala pandemi Covid-19. Kini, melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, Pemprov Bali kembali menggenjot aksi nyata di lapangan. “Sampah organik harus selesai dikelola di sumbernya paling lambat 31 Maret 2026. Mulai April 2026, TPA Suwung hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup,” tegas Koster.
Ia juga mengingatkan aspek penegakan hukum, mengingat kasus TPA Suwung kini telah masuk tahap penyidikan. “Kita tidak ingin ada kepala daerah yang menjadi tersangka. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan sampah sesuai target demi generasi mendatang,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyatakan kesiapannya melalui Instruksi Walikota No. 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum percepatan penanganan sampah di tingkat rumah tangga, pasar, hingga kawasan wisata di Denpasar. “Seluruh jajaran Pemkot hingga tingkat desa wajib disiplin melakukan pemilahan di hulu. Kami juga mengoptimalkan peran kader Jumantik secara door-to-door serta melibatkan Bendesa Adat untuk pembinaan di tingkat Banjar,” jelas Jaya Negara.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPA Suwung secara signifikan dan menjadikan Bali sebagai model pengelolaan lingkungan berkelanjutan di tingkat internasional.
