Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aplikasi Kerap "Error", Dinsos Denpasar Evaluasi Bansos Digital

bansos digital
Bali Tribune / BANSOS DIGITAL - Warga melakukan uji coba digitalisasi bansos dengan scan wajah.

balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar mengevaluasi total hasil uji coba penerapan aplikasi bantuan sosial (bansos) digital. 

Berdasarkan evaluasi pasca-uji coba di Kelurahan Peguyangan pada 4 Juni lalu, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari sistem aplikasi yang kerap error hingga status warga yang mendadak muncul sebagai "berpotensi tidak layak".

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Denpasar, I Gusti Ketut Sudiatmika, mengungkapkan selain kendala sistem, proses verifikasi di lapangan terhambat karena kewajiban pemindaian wajah (scan wajah) warga yang membutuhkan pendampingan ketat dari agen.

"Sulit juga menyesuaikan jadwal masyarakat dengan agen. Apalagi saat ini banyak warga yang masih berada di kampung halaman karena suasana hari raya," ujar Sudiatmika, Rabu (24/6/2026).

Untuk menyiasati hal tersebut, Dinsos Denpasar berencana mengalihkan sistem verifikasi ke arah digitalisasi mandiri. Warga yang memiliki ponsel pintar (smartphone) akan dikumpulkan dan dilatih agar bisa mengoperasikan aplikasi tersebut dari rumah secara mandiri atau dibantu oleh anak mereka.

Langkah ini diambil agar 85 agen yang tersedia bisa lebih fokus mendampingi warga rentan yang benar-benar tidak memiliki perangkat ponsel pintar. 

"Jika hasil input di aplikasi menyatakan warga layak, mereka hanya perlu memasukkan nomor rekening. Namun, jika muncul status berpotensi tidak layak, warga diberikan kesempatan melakukan sanggahan dengan menyertakan data pendukung," imbuhnya.

Dari 21 warga yang menjadi sampel uji coba di Kelurahan Peguyangan, baru 50 persen yang statusnya terkonfirmasi berpotensi layak. Sisanya masih dalam proses pengajuan sanggahan atau belum bisa diverifikasi karena kesibukan kerja dan faktor mudik.

Sudiatmika menambahkan, syarat mutlak untuk mengikuti uji coba ini adalah warga wajib mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Integrasi dengan IKD ini diklaim bakal mempermudah Dinsos menangani masalah ketelantaran sosial sekaligus meminimalkan manipulasi data kepemilikan aset oleh pemohon bansos.

Sebagai informasi, total warga yang masuk kategori Desil 1 sampai 5 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah) di 43 desa/kelurahan se-Kota Denpasar mencapai 38.437 jiwa. Sementara, jumlah total warga di Kelurahan Peguyangan yang masuk dalam daftar desil tersebut tercatat sebanyak 155 orang.

wartawan
JRO
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.