BALI TRIBUNE - Anggota Komisi Hakim KONI Bali untuk Porprov Bali, Putu Yudi Atmika menyambut baik pernyataan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Bali, Nyoman Kertiyasa, agar tidak ada atlet luar Bali yang hanya mengejar bonus di Bali saat porprov dihelat. “Saya menyambut baik keinginan ISSI Bali itu. Memang harusnya begitu. Jangan lagi ada atlet luar Bali yang secara status atau aturan hukum di Porprov Bali memang bisa membela salah satu kabupaten di Bali, tapi setelah porprov selesai hilang tak berbekas orangnya,” kata Yudi Atmika, Rabu (26/9). Dicontohkannya, dimana atlet balap sepeda dari Pangandaran, Jawa Barat pindah ke Gianyar saat Porprov Bali XIII/2017 diterima, padahal jelas-jelas atlet itu merupakan tenaga kontrak di Pemkab Pangandaran. “Sekarang kemana atlet balap sepeda itu setelah Porprov Gianyar selesai. Masih di Gianyar atau di Bali? Gimana kabarnya? Ini kan ironis sekali,” papar pria yang juga Wakil Sekretaris II KONI Bali itu. Sejatinya, semua pihak memang harus jeli agar tidak melakukan itu. Termasuk harus cermat ketika status atlet itu pindah ke kabupaten atau kota di Bali. Bukan karena secara aturan Porprov Bali bisa dipenuhi lantas bisa berlaga dengan mudah di Porprov Bali. “Hal yang sifatnya rekayasa dan sebenarnya kita tahu harusnya dicegah, meski atlet itu bisa memenuhi persyaratan turun di Porprov Bali. Apalagi melihat atlet Bali dengan semangat berlatih, ternyata dikalahkan dengan atlet luar Bali yang diatur segerombolan pebalap sampai merubah sistem dan jalur balap karena kerja sama dengan pengurus pusat. Ini harus dihilangkan,” tutup Yudi.
Kolaborasi Imigrasi dan Pemprov Bali, Satgas Dharma Dewata Siap Tertibkan WNA Nakal
balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi “Dharma Dewata” di Bali, Rabu (15/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.
Sinergi Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Kawal Tata Ruang dan Perizinan
balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen menjaga Bali dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Polda Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/4/2026) di Mapolda Bali, Denpasar. Pertemuan tersebut diterima langsung Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, bersama jajaran.
Tarik Diri dari Restorative Justice, Pelapor Perbekel Sudaji: Saya Tunggu di Pengadilan
balitribune.co.id | Singaraja - Penanganan kasus dugaan penipuan yang melibatkan Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, I Made Ngurah Fajar Kurniawan, masih bergulir di Polres Buleleng dan kini memasuki tahap menunggu pelaksanaan gelar khusus Restorative Justice (RJ).
Berkat Kotoran dan Kencing Sapi, Petani Organik Tidak Beli Pupuk
balitribune.co.id | Tabanan - Menjadi petani organik ala Made Sandi bukanlah hal yang sulit jika dilakukan dengan niat untuk menjalani hidup sehat dan sederhana. Made Sandi yang merupakan mantan satpam salah satu perusahaan asing di Bali memilih untuk menekuni pertanian organik di Banjar Dinas Munduk Andong Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sejak 2012 silam.
NasDem Buleleng Bantah Isu Merger dengan Gerindra
balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Buleleng, Made Jayadi Asmara, angkat bicara menanggapi isu yang dihembuskan oleh Majalah Tempo terkait potensi bergabungnya (merger) Partai NasDem dengan Partai Gerindra. Jayadi secara tegas membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa partainya saat ini berada dalam posisi yang sangat solid dan terus menunjukkan tren positif dalam perpolitikan nasional.
Jelang TPA Mandung Hanya Terima Sampah Residu, Pemkab Tabanan Gencarkan Sosialisasi Pilah Sampah
balitribune.co.id I Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menggencarkan sosialisasi masif pemilahan sampah berbasis sumber menjelang pemberlakuan kebijakan TPA Mandung yang hanya akan menerima sampah residu.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di tingkat hulu siap melakukan pemilahan secara mandiri sebelum aturan ketat tersebut resmi diterapkan mulai 1 Mei 2026 mendatang.