BALI TRIBUNE - Anggota Komisi Hakim KONI Bali untuk Porprov Bali, Putu Yudi Atmika menyambut baik pernyataan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Bali, Nyoman Kertiyasa, agar tidak ada atlet luar Bali yang hanya mengejar bonus di Bali saat porprov dihelat. “Saya menyambut baik keinginan ISSI Bali itu. Memang harusnya begitu. Jangan lagi ada atlet luar Bali yang secara status atau aturan hukum di Porprov Bali memang bisa membela salah satu kabupaten di Bali, tapi setelah porprov selesai hilang tak berbekas orangnya,” kata Yudi Atmika, Rabu (26/9). Dicontohkannya, dimana atlet balap sepeda dari Pangandaran, Jawa Barat pindah ke Gianyar saat Porprov Bali XIII/2017 diterima, padahal jelas-jelas atlet itu merupakan tenaga kontrak di Pemkab Pangandaran. “Sekarang kemana atlet balap sepeda itu setelah Porprov Gianyar selesai. Masih di Gianyar atau di Bali? Gimana kabarnya? Ini kan ironis sekali,” papar pria yang juga Wakil Sekretaris II KONI Bali itu. Sejatinya, semua pihak memang harus jeli agar tidak melakukan itu. Termasuk harus cermat ketika status atlet itu pindah ke kabupaten atau kota di Bali. Bukan karena secara aturan Porprov Bali bisa dipenuhi lantas bisa berlaga dengan mudah di Porprov Bali. “Hal yang sifatnya rekayasa dan sebenarnya kita tahu harusnya dicegah, meski atlet itu bisa memenuhi persyaratan turun di Porprov Bali. Apalagi melihat atlet Bali dengan semangat berlatih, ternyata dikalahkan dengan atlet luar Bali yang diatur segerombolan pebalap sampai merubah sistem dan jalur balap karena kerja sama dengan pengurus pusat. Ini harus dihilangkan,” tutup Yudi.
Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh
balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi.
Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak
balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.
Sidang Kasus Pengoplos Gas LPG Bersubsidi di PN Amlapura, JPU Hadirkan Saksi Ahli
balitribune.co.id I Amlapura - Sidang kasus pidana pengoplosan Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram kedalam tabung gas non subsidi ukuran 5,5 Kg,12 Kg, dan 50 Kg dengan 10 orang terdakwa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Amlapura.
Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali
balitribune.co.id | Denpasar - Kontingen TP PKK Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).
Harga Seekor Ayam dan Harga Sebuah Nyawa
balitribune.co.id | "Seekor ayam mungkin hanya bernilai ratusan ribu rupiah. Namun, ketika seekor ayam dibayar dengan hilangnya satu nyawa manusia, sesungguhnya yang paling mahal bukanlah ayam itu, melainkan lunturnya kemanusiaan, runtuhnya penghormatan terhadap hukum, dan pudarnya nilai Tat Twam Asi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali."
Ketika Amarah Mengalahkan Kebijaksanaan
Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen
balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.