Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

“Ayo, Dobrak Tradisi”

HARI KARTINI – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri peringatan Hari Kartini di Kantor DPD PDIP Bali, Kamis (21/4).

Denpasar, Bali Tribune

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berani mendobrak tradisi yang cenderung melemahkan posisi perempuan. Untuk bisa melakukan pendobrakan tersebut, Presiden ke-5 RI itu mengajak kaum perempuan untuk belajar dari perjuangan RA Kartini.

Ajakan ini dilontarkan Megawati, saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari Kartini di Kantor DPD PDIP Bali, Kamis (21/4). Menurut dia, di masa-masa yang sulit di era perjuangan, dengan keberaniannya Kartini mampu mendobrak tradisi yang mengungkung kaumnya.

“Kalau Kartini saja bisa menjebol tradisi bangsawan di masa itu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama saat ini? Jadi, kita harus berani mendobrak tradisi yang memang dikonstruksi melemahkan posisi perempuan,” ujar Megawati.

Dikatakan, dalam perjuangannya dulu, Kartini tak sebatas melakukan pendobrakan. Namun dengan kecerdasannya, Kartini sukses mengorganisasi sebuah gerakan, dan hasilnya berbuah manis. Hal serupa juga dilakukan oleh Bung Karno dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Jadi kuncinya pada kecemerlangan gagasan. Lalu itu diikuti dengan mengorganisasi gerakan. Saya yakin, kalau semua ibu bergerak, hasilnya akan sangat luar biasa,” tandas Putri Bung Karno itu.

Megawati kemudian menyontohkan perjuangannya saat menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu, dirinya diwajibkan untuk mengenakan pakaian nasional berupa kebaya dan berbagai kelengkapannya.

“Lalu saya minta Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid, red), untuk bisa merubah hal itu. Tetapi Gus Dur bilang, silakan saja diubah. Akhirnya saya ubah semuanya. Dan ternyata itu disambut baik para pejabat negara. Karena biasanya mereka ribet ke salon untuk mengurus para istri, tetapi akhirnya bisa lebih santai,” paparnya.

Ia pun mengajak seluruh perempuan di daerah, agar juga mau mendobrak tradisi yang tak menguntungkan kaum perempuan. Salah satunya terkait kemiskinan. Megawati berpandangan, memerangi kemiskinan adalah salah satu kewajiban kaum perempuan, yakni dengan memberi pendidikan yang baik kepada anak.

Apalagi, imbuhnya, dalam setiap kunjungan ke daerah, dirinya sering bertanya kepada para orangtua yang memiliki anak perempuan dan laki-laki. Secara umum, mereka mengaku bahwa tingkat kepintaran anak perempuan lebih baik dibandingkan anak laki-laki.

“Tetapi saat ditanya kemungkinan yang disekolahkan tinggi, jawabannya anak laki-laki. Sedih saya. Itu sangat kolot. Tidak bisa begitu lagi ke depan. Kalau ada yang begitu, jangan gabung dengan PDIP. Itu bukan artinya saya gak cinta anak laki-laki, tapi harus equal,” tandas Megawati.

Dalam kegiatan kali ini, DPD PDIP Provinsi Bali juga mengukuhkan Perempuan Sarinah dan Klik (Kader Peduli Kesehatan) Sarinah. Wadah tersebut beranggotakan para anggota DPRD seluruh Bali dari unsur perempuan, istri para anggota DPRD seluruh Bali, istri para pengurus DPD dan DPC PDIP seluruh Bali, istri para Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota seluruh Bali, dengan jumlah 400 orang.

Pengukuhan Perempuan Sarinah dan Klik Sarinah ini, dilakukan langsung oleh Megawati yang ditandai dengan penyematan pin kepada perwakilan kader. “Perempuan Sarinah dan Klik Sarinah merupakan ide cemerlang Prananda Prabowo, yang dipercaya sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDIP,” papar Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, usai acara tersebut.

Usai pengukuhan ini, Klik Sarinah dijadwalkan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan bebas nyamuk demam berdarah serta donor darah serentak pada tanggal 22 April 2016. Kegiatan ini berlangsung di seluruh kabupaten dan kota seluruh Bali dengan target 1700 kantong darah.

wartawan
San Edison
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.