balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2022. Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya didampingi Kabid SDM I Nyoman Darmawan dan para staf Penyusun RKPD secara virtual (Aplikasi Zoom Meeting) dari Ruang Pertemuan Teratai Bappeda, Puspem Badung, Jumat (29/1).
Forum ini turut diikuti Kepala OPD se-Kabupaten Badung, PHRI Badung, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Badung dari kantor masing-masing. Dengan mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan", RKPD Kabupaten Badung tahun 2022 dalam penyusunannya secara paralel, dilakukan pendekatan perencanaan secara bottom up melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kota/ Kabupaten hingga Musrenbang tingkat Provinsi.
Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengatakan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menjaring aspirasi terhadap rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta dapat menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2022.
Dipaparkan lebih lanjut bahwa prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 diprioritaskan pada 9 titik pembangunan diantaranya Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan, Sarana Prasarana Wilayah Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dan terakhir Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Ditambahkan bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat Agama Tradisi Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.
Untuk itu pihaknya sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran.
“Pada kesempatan ini kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Anggota Forum Konsultasi Publik, untuk bisa menyempurnakan RKPD ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Musrembang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan datang,” ujarnya.
wartawan
I Made Darna
Category
