Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Kembangkan Transportasi Terintegrasi, Koster: Harus Ada Perubahan Pengelolaan Pariwisata

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace)
balitribune.co.id | Denpasar - Pariwisata Bali perlu pengelolaan yang terintegarsi dan tepat sasaran. Untuk mencapai hal itu perlu diadakan perubahan yang fundamental dalam mengelola dunia kepariwisataan di Pulau Dewata, kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara rapat dengan pelaku pengelola pariwisata bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (24/5).
 
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Gubernur Koster mengaku telah melakukan berbagai gebrakan untuk menunjang pariwisata Bali.
 
“Pariwisata yang bagus pastinya harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Untuk itu kami sudah membangun beberapa shortcut guna memudahkan wisatawan berwisata di Bali,” ujarnya menjelaskan.
 
Pembangunan infrastruktur tersebut, menurutnya, juga tidak hanya asal dikerjakan saja. “Kita harus bangun jalan by design, bukan by accident. Seperti contoh dulu ada APEC bangun jalan tol, ada IMF bangun underpass. Itu hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi sekarang kita desain infrastruktur Bali agar memadai hingga tahun-tahun berikutnya,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut di hadapan pelaku pariwisata seperti ASITA, PHRI, BTB serta tokoh-tokoh lainnya.
 
Ia menyebutkan, unsur penunjang lain adalah transportasi. Saat ini pemprov telah mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi hingga menyentuh semua wilayah, terutama daerah wisata di Bali. 
 
“Sebagai langkah awal kita kembangkan jaringan kereta api dari bandara ke beberapa daerah tujuan wisata. Ini untuk memudahkan para wisatawan, terutama bagi mereka yang terburu-buru ingin menuju ke bandara, dan sebaliknya,” kata pria kelahiran Buleleng itu.
 
Gubernur menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung sistem pariwisata yang sejalan dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, guna menjaga keseimbangan alam Bali beserta isinya. Terkait itu, Gubernur Koster mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya menelurkan regulasi.
 
“Saya telah buat Pergub No.79 tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub No.80 tahun 2018 tentang Penggunaan Aksara Bali. Itu semata-mata karena ingin melindungi budaya kita, dan budaya merupakan satu-satunya yang bisa kita jual untuk pariwisata kita. Jadi saya harap anda semua bisa mendukung Pergub tersebut,” ujarnya menandaskan.
 
Selain itu juga telah diterbitkan Pergub No.97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik serta Pergub No.99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Menurutnya, regulasi-regulasi tersebut bisa menunjang pariwisata dalam perlindungan alam Bali serta produk asli Bali.
 
Menyinggung tentang masalah kontribusi wisata yang dibayar wisatawan untuk ikut serta menunjang pariwisata dan alam Bali, Gubernur mengatakan masih harus dicarikan regulasi dan bentuknya. Dengan demikian, para wisatawan datang ke Bali nantinya juga ikut menberikan kontribusi terhadap alam dan budaya Bali, katanya, menjelaskan.
 
Mengenai sesuatu yang masih diperlukan untuk kemajuan pariwisata, Gubernur Koster mempersilahkan para pelaku pariwisata untuk mendiskusikan. “Kalau dirasa bagus dan bermanfaat untuk Bali, saya akan pikirkan segi regulasinya,” ujarnya menandaskan.
 
Sementara itu, Wagub Cok Ace menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah pariwisata di Bali. Ia berharap rapat seperti ini bisa berlangsung secara rutin, entah sebulan sekali atau dua bulan sekali. “Yang penting kita ngumpul dan bahas masalah krusial untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti,” katanya.
 
Adapun beberapa poin yang akan didiskusikan dalam rapat tersebut, antara lain permasalahan toko ilegal, implementasi Pergub No.79 dan 80, festival-festival di Bali serta website pariwisata Bali yang bertujuan untuk mempromosikan Pulau Dewata.
 
“Mengenai implementasi Pergub 79 dan 80 tentang Busana Adat serta Bahasa dan Aksara Bali, saya mohon dukungan semua pelaku pariwisata. Minimal tiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, serta gunakan aksara Bali di kantor dan semua objek wisata, termasuk di hotel-hotel dan restoran. Kita tunjukkan wajah Bali yang sesungguhnya,” ujar Wagub mengingatkan.
 
Mengenai akan digelarnya beberapa festival, Wagub Cok Ace minta agar persiapan lebih diintensifkan lagi. “Seperti Festival Balingkang, persiapannya harus lebih matang untuk dapat menggaet turis Tiongkok pada imlek tahun depan, Tolong persiapan dikebut dan dimatangkan, biar Juli sudah siap kita jual,” ucapnya menekankan.
 
Begitu juga dengan Festival Suksma Bali, Wagub meminta persiapannya dapat dikebut, sehingga pelaksanaannya tahun depan bisa maksimal. “Jadi para wisatawan kita ajak berpartisipasi dalam festival tersebut,” ujarnya. 
 
Untuk masalah website pariwisata Bali, menurut Wagub sangat diperlukan, selain untuk mempromosikan Bali juga memudahkan wisatawan menjangku tempat wisata, hotel dan restoran. Sekarang zaman digital, jadi semua informasi harus bisa diakses melalui telepon 'pintar'. 
 
Website tersebut nantinya juga bisa berupa keterangan ataupun pemberitahuan tentang keadaan terkini di Indonesia khususnya Bali. “Seperti kejadian baru-baru ini demonstrasi di Jakarta ataupun jika Gunung Agung meletus. Dalam website tersebut akan ada keterangan resmi dan informasi valid, sehingga wisatawan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur,” ujar Wagub menjelaskan. ksm/uni
wartawan
habit
Category

Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Nelayan di Nusa Penida Diamankan Polres Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung mengamankan seorang pria berinisial IWA (53) atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan tersebut ditangkap di kediamannya di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Baca Selengkapnya icon click

Apresiasi Wajib Pajak, Pemprov Bali Berikan "Traktiran" Spesial di Samsat Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang taat membayar pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar (Samsat Denpasar) meluncurkan program promosi khusus sepanjang bulan Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertanian Organik Berkelanjutan, Burung Hantu Predator Pengendali Hama Tikus

balitribune.co.id | Gianyar - Upaya mengembangkan pertanian organik berbasis konservasi lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) di Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dilakukan dengan pemanfaatan burung hantu Tyto alba sebagai predator alami pengendali hama tikus.

Baca Selengkapnya icon click

Menarik Pengunjung, Spot Kuliner Buat Inovasi Pemotretan Sambil Menunggangi Kuda di Tepi Pantai

balitribune.co.id | Mangupura - Salah satu spot kuliner di Kabupaten Badung membuat inovasi untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Pemilik usaha kuliner ini menawarkan paket pemotretan atau photo shooting sinematik tepi pantai. Mengingat, lokasi spot kuliner ini berada di tepi pantai yang cocok untuk pemotretan dan pengambilan video. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringati Tumpek Krulut, Wali Kota Jaya Negara Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar menggelar persembahyangan bersama serangkaian Hari Pitenget Tumpek Krulut Kota Denpasar Tahun 2026 dipusatkan di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, pada Sabtu, (1/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Perkuat Tata Kelola APBD dan Pencegahan Korupsi Lewat Persiapan MCSP-RBS 2026

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mempersiapkan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) Tahun 2026 sebagai paradigma baru pencegahan korupsi daerah yang menitikberatkan pada deteksi risiko sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.