Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Tak Perlu Lagi Ikut Bidding Host PON

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Pasca bidding atau pemilihan tuan rumah PON XXI/2024 di Jakarta lalu, dimana Bali di luar dugaan kalah menyakitkan, pihak KONI Bali sekarang ini menyarankan jika ke depannya Bali tak perlu ikut pemilihan host PON lagi. “Jangan lagi Bali mengikuti bidding untuk PON periode selanjutnya. Kecuali jika memang sifatnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora,” saran Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, Kamis (26/4). Saran itu diberikannya memang wajar. Pasalnya, pihaknya merupakan pihak yang terlibat langsung bagaimana bidding lalu banyak kepentingan di dalamnya, sehingga memunculkan hal pragmatis dan tidak sportif. “Saya tidak mau mengulang-ulang lagi persoalan bidding lalu. Pastinya lebih baik menunggu adanya keputusan penunjukan saja jika Bali diminta menjadi host PON. Jika tidak, lebih baik diam saja,” tambah Suwandi. Apalagi, diindikasikannya jika bidding telah ditunggangi kepentingan politik. Hal itulah yang membuat adanya bidding tidak fair. Calon host PON pun bahkan sudah disinyalir bakal menang meski bidding belum dimulai. “Jadi terkesan meski daerah yang APBD provinsinya kecil, kesiapan belum ada, infra dan suprastruktur olahraga minim, namun karena ada kepentingan di baliknya, maka mereka bisa menang. Sementara daerah yang benar-benar telah siap malah terkesan disisihkan. Inilah yang dilihat bentuk sistem yang tidak bagus di olahraga,” tandasnya. Meski demikian, semua hal itu sudah dilupakan, dan KONI Bali tak ingin terlalu lama kecewa. Pilihan lebih baik yakni menyumbangkan atlet-atlet Bali, untuk meraih prestasi demi nama daerahnya atau Indonesia menjadi perhatian penting. “Bali sendiri telah melakukan itu, dimana banyak atlet-atlet Bali yang membela Indonesia berlaga di event internasional, seperti salah satunya yang paling dekat yakni Asian Games di Indonesia dan Pelambang, Agustus mendatang,” demikian Ketut Suwandi.nom

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Bansos Rp2 Juta untuk Galungan Segera Cair, 82 Ribu KK Masuk Daftar Penerima

balitribune.co.id I Mangupura - Kabar gembira bagi warga Badung yang beragama Hindu. Pasalnya, bantuan sosial (Bansos) hari raya Galungan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Saat ini Pemkab melalui Dinas Sosial tengah mempersiapkan penyaluran Bansos tersebut dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 82 ribu orang.

Baca Selengkapnya icon click

Sungai di Denpasar Dipenuhi Sampah, Pemkot Segera Panggil Kades Lurah

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat menyikapi maraknya fenomena warga membuang sampah ke alur sungai dan drainase. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengundang seluruh camat, perbekel (kepala desa), serta lurah dalam rapat koordinasi darurat pekan depan guna memetakan titik rawan pembuangan sampah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kurangi Kemacetan di Pecatu, Dishub Badung Mulai Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

balitribune.co.id | Mangupura - Guna mengurangi kemacetan di wilayah Desa Pecatu, Kuta Selatan dan sekitarnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Perubahan arus ini pun berlaku pada pukul 14.00-22.00 Wita yang diterapkan sejak Selasa (2/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaringan Pipa Transmisi Hancur Diterjang Longsor, Perbaikan Menunggu Pipa dari Pabrik

balitribune.co.id I Bangli - Perbaikan jaringan pipa transmisi sumber mata air Gamongan I di Desa Kayubihi Bangli yang hancur akibat tergerus longsor beberapa hari yang lalu butuh waktu yang panjang. Pasalnya untuk pergantian pipa yang hancur masih menunggu datangnya pipa pengganti  dari pabrik.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Buleleng Kucurkan Rp4,18 Miliar untuk 7 Partai Politik

balitribune.co.id I Singaraja - Sebanyak 7 partai politik di Kabupaten Buleleng telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Pencairan bantuan tersebut dilaporkan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.