Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Mendorong Bankability Pekerja Kreatif Berbasis Proyek

cinema
Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Salah satu bank digital menyoroti nilai kontrak pekerja kreatif berbasis proyek seperti editor film dan casting director bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah, namun masih kerap terkendala dalam mengakses layanan perbankan. Salah satu persoalannya muncul dari sistem pembayaran proyek dengan nilai kontrak sekaligus (lump sum) yang mencakup berbagai kebutuhan produksi. 

Karena itu, nilai proyek yang tercantum belum tentu sama dengan penghasilan yang bisa dikelola oleh pekerja kreatif berbasis proyek. Akibatnya, nilai ekonomi yang dihasilkan sulit dibaca oleh sistem perbankan untuk mengukur tingkat kelayakan kredit secara presisi. 

Keterbatasan rekam finansial tidak serta-merta membuat pekerja berbasis proyek harus tersisih dari akses pembiayaan. Senior Vice President salah satu bank digital, Josua Sloane menjelaskan, pendekatan bank tidak hanya menyaring nasabah yang sudah bankable, tetapi juga berupaya membantu nasabah membangun kualitas data finansial agar dapat dinilai dengan lebih baik. Karena itu, bank berupaya menyederhanakan proses agar nasabah lebih mudah memasukkan dan menata data finansialnya. Dalam konteks pekerja berbasis proyek, Josua juga menyoroti pentingnya membedakan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya.  

Pemasukan dari proyek, kebutuhan pribadi, pembiayaan, maupun dana lainnya perlu dicatat secara terpisah agar kondisi keuangan dapat terlihat dengan jelas. "Pendekatan kami bukan memfilter, melainkan merangkul pekerja kreatif yang selama ini sulit masuk ke sistem perbankan konvensional. Melalui platform bank digital ini, kami membantu memisahkan arus kas pribadi dan proyek secara transparan serta menyediakan fitur pencatatan dan edukasi keuangan," ungkapnya dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu menurut Indonesian Film Editors (INAFEd) dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI), di balik satu angka kontrak terdapat sejumlah aliran dana yang menentukan berapa besar pendapatan yang benar-benar dapat dikelola pekerja kreatif. 

Persoalannya, apa yang membuat angka dalam kontrak tidak serta-merta menjadi penghasilan bersih?. Lantas, ke mana sebenarnya dana dalam satu nilai kontrak tersebut mengalir?.

Bagi editor film, nilai kontrak tidak sepenuhnya menjadi penghasilan. Sebagian dialokasikan untuk asisten, transportasi, studio, hingga peralatan kerja. Untuk casting director, sebagian dana juga diteruskan kepada agensi dan talent. Artinya, besarnya nilai kontrak tidak otomatis mencerminkan besarnya penghasilan yang dapat dikelola secara pribadi. 

Selain itu, besarnya nilai proyek membawa konsekuensi pajak dan administrasi bagi editor maupun casting director. Pada editor, kontrak atas satu nama membuat kewajiban pajak ikut berada di tangan editor, termasuk untuk pembayaran kepada asisten. Pada casting director, nilai proyek yang besar berarti nilai transaksi dan pajak yang harus dikelola juga semakin besar, dengan banyak pihak yang perlu dicatat dalam satu proyek. 

Besarnya nilai proyek tidak selalu menjamin pendapatan yang stabil. Editor di INAFEd rata-rata mengerjakan tiga hingga lima proyek setahun, sementara jumlah proyek casting director juga dapat berubah dari satu periode ke periode lainnya. Ketika proyek berhenti, pemasukan pun ikut terhenti. 

Editor umumnya menanggung sendiri pembelian dan perawatan perangkat kerja. Biaya tersebut ikut mengurangi pendapatan, meski peralatan menjadi bagian penting dari proses kerja dan belum selalu diperhitungkan dalam nilai kontrak. 

“Karena pekerjaan kami berbasis proyek, ketika mendapatkan pekerja, tentu pemasukan harus dikelola dengan baik. Kita tidak tahu kapan proyek berikutnya datang. Jadi, ketika ada pemasukan, harus bisa mengaturnya dengan baik agar tetap bisa berjalan sampai mendapatkan proyek berikutnya,” ujar Aline Jusria, anggota sekaligus Humas INAFEd 

Ketua Umum ACI, Calvin Moniaga mengatakan, harus bisa membedakan mana yang memang menjadi pendapatan dan mana yang merupakan uang untuk kebutuhan proyek. "Karena kalau semuanya tercampur, nanti sulit untuk melihat sebenarnya berapa penghasilan kita," jelasnya. 

Bank digital pun membantu editor menata pola keuangan tanpa mengubah karakter kerja berbasis proyek, sehingga rekam transaksi dapat memberikan gambaran finansial yang lebih utuh bagi perbankan. 

Pendekatan ini menempatkan pembiayaan bukan semata-mata sebagai hasil dari profil finansial yang sudah matang, tetapi juga sebagai bagian dari proses membangun kapasitas finansial pekerja kreatif agar semakin terukur, tertata, dan bankable.  

Menurut bank digital ini, bankability tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh konsistensi pemasukan. Bagi kedua profesi ini, keberlanjutan pekerjaan bergantung pada kemampuan menjaga kepercayaan dan kredibilitas di mata rumah produksi. 

Bagi editor, komunikasi, cara kerja, dan attitude turut menentukan kepercayaan rumah produksi serta peluang kembali terlibat dalam proyek berikutnya. Untuk menjaga nilai profesi, INAFEd juga menetapkan minimum fee sebagai upaya mengurangi persaingan yang kerap bertumpu pada harga, sekaligus memberi rumah produksi fleksibilitas untuk memilih editor sesuai bujet. 

Bagi casting director, tantangannya berada pada kredibilitas proses casting. Praktik casting berbayar, penyalahgunaan identitas, hingga proses yang tidak etis dapat menggerus kepercayaan calon talent. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menyulitkan casting director maupun rumah produksi dalam menemukan pemain yang sesuai kebutuhan proyek.

wartawan
YUE
Category

Wakili Bali di Cari Aman Academy 2026, Siswa SMK PGRI 2 Badung Siap Pelopori Keselamatan Jalan

balitribune.co.id | Semarang - Komitmen Astra Motor Bali dalam mewujudkan budaya keselamatan berkendara di dunia pendidikan terus diperkuat. Melalui ajang perdana Cari Aman Academy 2026 yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) di Semarang, 6–8 Oktober 2026, perwakilan pelajar dari SMK PGRI 2 Badung sukses menunjukkan dedikasinya sebagai agen perubahan (change maker).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi Liburan di Bedugul, Buronan Kasus Penipuan Rp50 Miliar Ditangkap Tim Gabungan Kejaksaan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung RI bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali berhasil mengamankan terpidana kasus penipuan properti, Firman Handoko, pada Jumat (9/10/2026).

Terpidana dalam kasus penipuan senilai Rp50 miliar tersebut ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, saat sedang menikmati liburan bersama istri dan kedua anaknya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Dukung Pembinaan Generasi Muda, Edy Sanjaya dan Yunita Oktarini Hadiri HUT Sekaa Teruna Catur Asrama

balitribune.co.id | Mangupura - Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Edy Sanjaya dan Yunita Oktarini, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Sekaa Teruna (ST) Catur Asrama yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus masa bakti 2026–2028 di Banjar Delod Sema, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Jumat (9/10/2026). 

Baca Selengkapnya icon click

Sambut MotoGP Mandalika 2026, Telkomsel Perkuat 296 BTS 4G dan 5G di Lombok

balitribune.co.id | Mataram - Telkomsel memastikan kesiapan infrastruktur jaringan broadband dan layanan pelanggan untuk mendukung kelancaran gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Badung Hadiri Rakor Percepatan Program 3 Juta Rumah, Dorong Sinergi Penyediaan Hunian Layak

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (9/10/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Tata Kelola Desa, Dinas PMD Tabanan Dorong Pengadaan Transparan

balitribune.co.id | Tabanan - Informasi mengenai 22 dari 23 paket Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) desa di Kabupaten Tabanan yang dinilai kurang memadai dalam memenuhi prinsip tertib, transparan, dan kompetitif perlu dipahami secara utuh sesuai konteks hasil evaluasi. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan melalui uji petik terhadap enam desa, sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai gambaran seluruh desa di Kabupaten Tabanan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.