Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baru 500 Nama Untuk Tiga Desa, Pelaku UMK Minta Kejelasan PBSU

Bali Tribune/ INKRA - Pelaku usaha mikro kecil berpartisipasi dalam Pameran Inkra HUT Kota Negara setiap tahun.
Balitribune.co.id | Negara - Pasca launcing Penerima Bantuan Stimulus Usaha (PBSU) oleh Gubenur Bali beberapa waktu lalu, ternyata tidak serta merta seluruh pemohon bisa langsung menerima bantuan bagi pengusaha mikro dan kecil tersebut. Hanya baru 500 penerima setiap Kabupaten/Kota dan di Jembrana yang baru muncul nama hanya di tiga desa.
 
Sebelumnya para pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mengajukan permohonan PBSU mempertanyakan kejelasan terkait realisasi bantuan dari Pemprov. Bali tersebut. Pelaku usaha yang tengah berjuangan untuk bertahan menjalankan usahanya ditengah dampak pandemic covid-19 hingga kini belum menerima kejelasan terkait permohonan yang lolos verifikasi dari Pemprov Bali. Bahkan mereka tidak dapat menerima bantuan lain dari pemerintah lantaran nama mereka di desa/kelurahan sudah masuk sebagai pemohon PBSU.
 
Sedangkan diawal program PBSU ini di buka, mereka juga harus mengajukan permohonan dengan sejumlah peryaratan seperti rekomendasi dari desa adat, surat keterangan usaha dari desa/kelurahan serta surat pernyataan tidak menerima bantuan lain dari pemerintah yang bermetrai dan foto copy rekening bank. Namun hingga mereka harap-harap cemas karena tidak ada informasi apapun termasuk lolos tidaknya permohonan mereka sehingga ada kepastian pihak desa/kelurahan untuk memasukan dalam permohonan bantuan lain.
 
Namun pasca launcing PBSU oleh Gubenur Bali, Wayan Koster, beredar informasi terkait realiasasi bantuan stimulus usaha tersebut. Saat ini baru 500 penerima di masing-masing kabupaten/kota se-Bali yang diumumkan oleh Pemprov Bali menerima bantuan tersebut. Sedangkan untuk di Kabupaten Jembrana, dari 51 desa/kelurahan di lima kecamatan, hanya baru untuk tiga desa di Kecamatan Melaya. Ketiga desa tersebut yakni Tuwed, Manistutu dan Tukadaya. Sedangkan untuk penerima di desa lain belum ada kejelasannya.
 
Informasi ini justru mengundang kekecewaan  pemohon desa/kelurahan PBSU lainnya. Ditengah berbagai bantuan pemerintah di gelontorkan seperti sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan berbagai bentuk bantuan lainnya, mereka justru mengaku hingga kini belum menerima bantuan apapun dari pemerintah, “nama saya masuk pemohon PBSU di desa, tapi tidak jelas dapat tidaknya, yang lain sudah beberapa kali menerima bantuan, saya belum, ungkap Komang Budiasa, salah seorang pengerajin di Kecamatan Negara.
 
“Ini 500 untuk tiga desa saja, terus kami bagaimana, tidak ada informasi pasti. Sampai sudah new normal kami belum dapat bantuan apa-apa, padahal modal usaha sekarang sudah habis untuk makan keluarga. Kalau ada saja informasi kami tidak menerima, aparat desa bisa mengusulkan di bantuan lainnya, minimal bisa dapat sembako seperti warga lainnya” ujar Ketut Merta, pedagang kaki lima di Kota Negara. Sedangkan hingga kini nama aparat desa tidak berani memberikan bantuan lain karena mereka sudah membuat pernyataan.
 
Bahkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Pedagangan (Koperindag) Jembrana, I Komang Agus Adinata dikonfirmasi Rabu (8/7) menyatakan 500 penerima di tiga desa tersebut juga belum bisa langsung menerima transfer ke rekening penerima, “keterangan Dinas Kopereasi Provinsi Bali, masih menunggu penerima yang belum melengkapi rekening karena direalisasikan bersamaan satu SK. Yang lain masih proses verifikasi. Untuk Jembrana 6700 pengajuan, total di Bali 70 ribu sedangkan kuota sekitar 43 ribuan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.