Balitribune.co.id | Bangli - Untuk memastikan kondisi dari penyelenggara tingkat desa, kabupaten, serta pengawas TPS tidak terpapar Covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli melaksanakan rapid test massal, Kamis (26/11).
Rapid tes yang diikuti ratusan orang tersebut berlangsung di areal Lapangan Kapten Mudita Bangli. "Kegiatan rapid test bertujuan untuk memastikan kondisi kami dan petugas lainnya tidak terpapar Covid-19," jelas Ketua Bawaslu Bangli Nengah Purna.
Selain itu sebagai upaya Bawaslu dalam upaya melindungi dan meyakinkan masyarakat bahwa seluruh jajaran Bawaslu Bangli hingga pengawas TPS tidak ada yang terpapar Covid-19. Kata Nengah Purna, yang dijadwalkan mengikuti rapid test sebanyak 688 orang, dengan rincian pengawas TPS sebenyak 566 orang, pengawas tingkat desa 72 orang, panwascam sebanyak 32 orang dan pimpinan Bawaslu dan staf ada 18 orang. Pelaksaan rapid tes berlangsung di dua lokasi yakni di Kecamatan Bangli dan Kintamani. Untuk Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku dipusatkan di Lapangan Kapten Mudita. Sedangkan Kecamatan Kintamani berlokasi di kantor Camat Kintamani.”Dari 668 yang dijadwalkan ikut rapid test yang mengikuti rapid test sebanyak 648 orang, untuk 40 orang yang belum mengikuti rapid test harus tetap menjalani rapid test yang akan kami jadwalkan kembali,” tegasnya.
Pelaksanaan melibatkan tenaga medis dari Rumah Sakit Bhakti Rahayu Denpasar. Kegiatan ini memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2020. Bila dari hasil rapid test ada yang reaktif maka akan dilanjutkan dengan tes Swab. Kemudian jika hasil Swab posititf terpapar Covid-19 maka akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). Nengah Purna mengatakan untuk hasil seluruhnya non reaktif. ”Astungkare hasil rapid test semuanya non reaktif,” ujarnya.
Di samping itu Bawaslu Bangli telah melakukan pengawasan pensortiran dan pelipatan suarat suara yang dilakukan KPU Bangli. ”Dari hasil pengawasan 1.242 surat suara rusak dan KPU Bangli untuk segera meminta penggantinya kepada pihak rekanan agar 195.916 jumlah surat suara yang dibutuhkan termasuk 2,5 persen dari jumlah DPT bisa terpenuhi,” ungkapnya.
wartawan
Agung Samudra
Category
