balitribune.co.id | Singaraja - Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pada Pemilu tahun 2024 ia beserta jajarannya bertekad menjadikan Bali sebagai penyelenggara Pemilu terbaik, tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemilu yang baik adalah tahapannya jelas, hasilnya belum jelas.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pemateri Politik Cerdas Berintegritas menuju Pemilu Bermartabat Tahun 2024 pada Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Politik yang diselenggarakan Pemkab Buleleng, Rabu (21/6/2023). ”Mari datang tanggal 14 Pebruari 2024 menuju Pemilu kasih sayang, demikian jargonnya,” kata Lidartawan.
Hadir Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, unsur Forkopimda Kab. Buleleng, SKPD terkait,unsur dari partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan adat, unsur Forkomdes, LSM, mahasiswa dan siswa SMK/SMA sebagai pemilih pemula.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono mengatakan, pendidikan politik merupakan hal penting untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 yang bermartabat. Untuk itu sosialisasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada ormas, partai politik, tokoh adat dan masyarakat, LSM, mahasiswa dan siswa SMA/SMK di Buleleng sebagai pemilih pemula.
Dalam FGD tema Politik Berdaulat, Pemilu Bermartabat, Buleleng Kuat, dilaunching juga jingle lagu Ayo Memilih Untuk Buleleng dengan tujuan mengajak masyarakat Buleleng untuk berpartisipasi aktif datang saat Pemilu dan Pemilukada. “Kita terus melakukan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Kita libatkan unsur parpol, tokoh masyarakat, tokoh etnis, ormas, mahasiswa dan siswa SMA/SMK sebagai pemilih pemula yang cukup besar di Buleleng,” kata Kappa Tri Aryandono.
Terkait peta rawan konflik jelang Pemilu, menurut Kappa sedang dalam pembahasan oleh para akademisi di Undiksha. Paling tidak, pada bulan Agustus pemetaan daerah rawan konflik sudah selesai dan siap menjadi acuan. ”Pada bulan Juli - Agustus nanti peta rawan konflik diharapkan sudah siap. Kondisi riak-riak konflik di Kabupaten Buleleng saat ini belum terlihat namun tetap kita antisipasi dini,” terangnya.
Sementara soal netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di Buleleng Kappa menjamin sepenuhnya akan netral. Itu sebabnya Buleleng sebagai kabupaten pertama di Bali melakukan deklarasi netralitas ASN. ”Deklarasi berupa fakta integritas netralitas ASN kita lakukan pada bulan Oktober 2022 sebagai kabupaten pertama yang membuat tindak lanjut edaran Bawaslu RI. PJ Bupati sendiri yang tanda tangan dalam deklarasi tersebut,” ucapnya.
Sedangkan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah yag dilakukan Pemkab Buleleng dalam upaya menciptakan pelaksanaan Pemilu berkualitas. “Ini penting agar masyarakat memiliki persepsi yang sama untuk mewujudkan kebaikan bersama selama dalam proses tahapan dan perhelatan Pemilu. Dengan demikian potensi konflik dan pengkotakan yang kemungkinan terjadi ditengah masyarakat bisa dihindari,” katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Selain itu tugas fungsi Bawaslu adalah untuk pencegahan dan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta landasan asas Pemilu yaitu jujur, adil umum, bebas dan rahasia.
Dua pemateri lainnya yakni Ketua FKUB Buleleng Gede Made Metera memaparkan soal politik keberagaman menuju Pemilu bermartabat Tahun 2024 sebagai suprastruktur Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pemilih cerdas. Sedangkan Profesor Sukadi menyampaikan materi peran ormas dalam meningkatkan partisipasi politik untuk memujudkan Pemilu bermartabat 2024. Hakikat demokrasi dan Pemilu sebagai sebuah keniscayaan, manusia Indonesia adalah monodualistik dan monopluralistik.
