BALI TRIBUNE - Sejak 2014 atau selama tiga tahun memerintah, Presiden Joko Widodo erhitung dua kali hadir dan membuka penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar secara berturut-turut. Jokowi pertama kali hadir saat gelaran Munaslub Golkar di Bali pada Mei tahun lalu. Ketika itu Setya Novanto berhasil mengecundangi Ade Komarudin beserta enam calon lain dan terpilih sebagai ketua umum partai beringin. Tak perlu menunggu periode kedua kepemimpinannya, Jokowi kembali hadir dalam pembukaan Munaslub Golkar di Jakarta. Kali ini, Airlangga Hartarto secara aklamasi terpilih menggantikan Setya Novanto yang menjadi pesakitan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Munaslub ini digelar juga akibat gonjang-ganjing kasus e-KTP Novanto. Dua kali kehadiran Jokowi di Munaslub Golkar, dua kali pula mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjukan 'peran negara' pada partai pemenang kedua Pemilu 2014 tersebut. Peran itu mulai 'dinikmati' Jokowi saat Golkar menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih dan resmi mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada Januari 2016, atau empat bulan sebelum Munaslub Bali digelar.Pada pembukaan Munaslub Bali, Jokowi mulai 'buka-bukaan' soal posisi Istana Negara dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Golkar."Istana di mana? Ya di Jalan Merdeka Utara... Lantas, saya, Presiden kemana? Ya, sekarang saya di Munaslub Partai Golkar," ujar Jokowi, kala itu. Boleh jadi, pernyataan Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan dan peserta munaslub, berusaha menunjukan netralitas dirinya di pemilihan ketua umum partai beringin. Namun, di sisi lain, Jokowi juga saat itu 'merestui' kehadiran Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Munaslub Bali dengan alas an keduanya adalah kader Golkar. Luhut yang dikenal dekat dengan Novanto, disebut sebagai kepanjangan tangan Jokowi dalam Munaslub Bali, sedangkan JK berada di belakang Ade Komarudin.  Pertarungan dua kubu yang akhirnya dimenangi Novanto itu juga seolah dapat dilihat sebagai kemenangan Jokowi. Meski pernah tersandung kasus pencatutan nama Jokowi, ternyata Novanto tetap terpilih, bahkan kembali mendapat posisi Ketua DPR. Selang setahun kemudian, gonjang-ganjing kasus e-KTP membawa Novanto duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus itu memicu pergolakan pengurus Golkar di daerah-daerah karena elektabilitas partai beringin yang kian merosot. Dedi Mulyadi yang gagal mendapat rekomendasi Golkar untuk maju di Pilgub Jawa Barat saat Novanto menjabat, kemudian muncul jadi motor, menggerakkan pengurus daerah solid satu suara mendesak munaslub.  Para pengurus daerah itu pun kemudian menghadap langsung Jokowi di Bogor untuk meminta restu menggelar munaslub pada awal Desember, dan menyorongkan nama Airlangga yang memang digadang sudah diberi 'lampu hijau' Istana. Hal itu pula yang diungkap Jokowi dalam pidato pembukaan di Munaslub Jakarta. Dengan santai, Jokowi menyampaikannya di seluruh peserta munaslub. "Tapi dari DPD sampaikan kesaya, 'Pak tapi boleh kami sampaikan sesuatu?'  Boleh, saya hanya mendengar, enggak ngomentari apa-apa," kata Jokowi dalam pembukaan Munaslub Jakarta. "'Pak, kami ingin Airlanggaja di Ketum Golkar'. Saya iseng nanya, 'apa ada aspirasi lain?' Saya tunggu, tengok kanan kiri, 'enggak ada pak'. Ya artinya sudah bulat," lanjutnya. Jokowi pun langsung menegaskan bahwa dia tidak mempengaruhi proses terpilihnya Airlangga. Namun, dari lanjutan pidatonya, tampak perhatian besar seorang Jokowi pada partai beringin. Mulai dari membuka lima faksi besar yang ada di Golkar yaitu Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar Tandjung hingga AgungLaksono, Jokowi juga meminta partai beringin tidak gonjang-ganjing demi stabilitas politik nasional. Bahkan di pengujung pidatonya, Jokowi masih sempat 'meyakinkan' peserta munaslub bahwa Golkar tidak akan menjadi partai nomor tiga seperti kekhawatiran yang disampaikanAirlangga dalam pidato sambutan. "Menurut saya, saingan berat Partai Golkar itu hanya dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau tadi Pak Airlangga sampaikan kekhawatirkan di nomor tiga, saya yakin ndak," ujarnya. Dari pidato tersebut, Jokowi seolah berusaha 'menggenggam' partai beringin yang memang sudah mencalonkannya di Pilpres 2019. Jokowi kini terlihat tengah merawat kembali Golkar sebagai kendaraan politik besar yang terus dirundung gonjang-ganjing selama tiga tahun kepemimpinannya. Kehadiran Jokowi di Munaslub Bali dan Jakarta, menjadi catatan bahwa mantan Wali Kota Solo itu bukan saja tampak sebagai seorang kepala negara. Lebih dari itu, Jokowi terlihat sebagai 'pemilik saham besar', 'pembina partai'. Atau bahkan, kalau boleh disebut, satu faksi besar yang ada di partai beringin. Kini, patut ditunggu pula sentuhan tangan Jokowi di partai beringin yang berada di pundak Airlangga. Sebagai penyokong pemerintah, Golkar tentu tengah merindukan kembali rindangnya pohon beringin yang saat ini daunnya terus menerus berguguran.