Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bertemu Moeldoko, Lahan Eks Pengungsi Timtim Tuntas

Bali Tribune / BERTEMU - Kepala KSP Moeldoko saat bertemu secara khusus dengan 3 perwakilan eks pengungsi Timtim Sumberklampok belum lama ini.
balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan konflik pertanahan/konflik agraria nampaknya benar-benar dilakukan. Setelah menuntaskan konflik agraria dengan menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 1.613 bidang untuk warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, menyusul penyelesaian yang sama akan dilakukan untuk ratusan  eks pengungsi Timor Timur (Timtim) di Desa Sumberklampok dalam waktu dekat ini.
 
Diperkiarakan penyelesaian ini akan menjadi kado manis awal tahun 2022 buat warga eks pengungsi Timtim.
Kepastian penyelesaian ini setelah 3 perwakilan eks pengunsi Timtim didamping Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bali Ni Made Indrawati bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko di Jimbaran, Bali belum lama ini.
 
Dari informasi yang didapat Bali Tribune, pertemuan antara perwakilan eks pengungsi Timtim dengan Moeldoko dan Kementerian Lingkungan Hidup serta unsur pemerintah Provinsi Bali telah dicapai kepastian penyelasaian masalah lahan eks pengungsi Timtim. Bahkan, dalam pertemuan tersebut telah diserahkan dokumen rencana strategis dalam waktu 20 tahun kedepan untuk akses reform dilahan yang bakal diserahkan kepada pengungsi Timtim.
 
Adapun tiga tokoh eks pengungsi Timtim yang telah bertemu secara khusus dengan Moeldoko yakni, Nengah Kisid, Nengah Nuragia dan Kadek Widiastawan. Dengan demikian, perjuangan selama 21 tahun 107 KK warga eks transmigran/pengungsi Timtim untuk mendapatkan redistribusi tanah  dalam sengketa tenurial segera menjadi kenyataan.
 
Melalui rapat koordinasi antar kementerian terkait yang dipimpin Moeldoko telah menyepakati  dilaksanakannya percepatan redistribusi tanah bagi warga eks Timtim  sabagai pelaksanaan Reforma Agraria.
 
Hal itu dibenarkan Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bali, Ni Made Indrawati. Menurutnya, secara proses penyelesaian lahan untuk eks  pengungsi Timtim memang sudah mendekati final. Dan tinggal beberapa langkah untuk dituntaskan.
 
"Mudah-mudahan segera beres. Dan untuk permohonan pengungsi sudah disampaikan langsung kepada Kepala KSP Moeldoko," kata Indrawati, Senin (20/21).
 
Untuk diketahui, sebanyak107 kepala keluarga atau sebanyak 319 jiwa lebih eks pengungsi Timtim telah mendiami lahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Banjar Adat Bukit Sari Desa Sumberklampok dalam skala luas 136,96 hektar. Dilahan tersebut, warga yang merupakan eks transmigran Timtim asal berbagai daerah di Bali itu telah melakukan cocok tanam berbagai tanaman produksi untuk menunjang hidupnya.
Mereka dipaksa keluar dan kehilangan harta benda pasca jejak pendapat Timtim pada era Pemerintahan BJ Habibie. Selama setahun oleh Pemerintah di tempatkan ditransito/Ifuntor Transrniglasi Kabupaten Buleleng. Kemudian dengan berjalannya waktu, pada bulan September tahun 2000 dipindahkan ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sumberklampok oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dan pemerintah Provinsi Bali tanpa legalitas yang jelas.
 
Sementara perwakilan warga eks pengungsi Timtim Nengah Kisid, membenarkan dirinya bersama dua perwakilan warga lainya telah bertemu KSP Moeldoko belum lama ini di Jimbaran. Hasilnya, menurut Kisid, cukup menggembirakan dan prospektif. Ia berharap pertemuan itu akan menjadi akhir mimpi buruk warga eks pengungsi Timtim yang selama ini hidup tanpa kepastian setelah menjadi korban jajak pendapat/refrendum Timtim beberapa tahun silam.
 
"Dengan pak Moeldoko kami memang dipanggil secara khusus. Selain beliau ingin mendengar cerita situasi saat jajak pendapat di Timtim (30 Agustus 1999), juga soal lahan yang saat ini kami tempati di Desa Sumberklampok," ucap Nengah Kisid.
 
Setelah pertemuan itu, Nengah Kisid mengaku persoalan lahan akan segera selesai mengingat komitmen pemerintah cukup konsisten menyelesaikan persoalan terkait konflik agraria.
 
"Pak Moeldoko sangat ingin (soal lahan eks Timtim) cepat selesai. Kami apresiasi pak Moeldoko dan Presiden Jokowi atas wujud keprihatinannya dalam percepatan penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria di lahan eks pengungsi Timtim Sumberklampok," ucpanya.
wartawan
CHA
Category

Rekayasa Lalin di Kerobokan Kelod Efektif Kurangi Waktu Tempuh

balitribune.co.id | Mangupura - Rekayasa lalu lintas (lalin) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terbukti efektif mengurai kemacetan dan mengurangi waktu tempuh. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di sembilan persimpangan sejak Minggu (14/12) lalu mampu menekan antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

Baca Selengkapnya icon click

Ratusan Remaja di Buleleng Ajukan Dispensasi Nikah, PN Singaraja: Rata-rata Usia Sekolah

balitribune.co.id | Singaraja – Pengadilan Negeri (PN) Singaraja mengeluarkan ratusan surat rekomendasi berupa dispensasi untuk melangsungkan pernikahan. Pemberian disepensasi itu diberikan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya karena pernikahan usia dini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Natal Nasional 2025 Astra Serahkan 35 Unit Ambulans

balitribune.co.id | Jakarta - Dalam rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025, yang salah satunya adalah bantuan pelayanan medis dan respons darurat, PT Astra International Tbk turut berpartisipasi dengan menyerahkan 35 unit ambulans yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah, khususnya dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses. 

Baca Selengkapnya icon click

Lomba Ogoh-ogoh Nyepi 2026, Disbud Larang Undagi Luar Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Sekaa teruna (ST) dan yowana di Kabupaten Badung mulai menggeber pembuatan ogoh-ogoh untuk menyambut Hari Raya Nyepi tahun 2026. Untuk menambah semangat anak muda dalam berkreativitas, karya ogoh-ogoh ini akan dilombakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wacana Penertiban KJA Danau Batur Bikin Petani Ketar-ketir

balitribune.co.id | Bangli - Petani Kuramba Jaring Apung (KJA) di Danau Batur, Kintamani belakangan ini ketar-ketar terkait wacana penertiban KJA yang dilontarkan Gubernur Bali belum lama ini. Tindak lanjut dari itu, mereka pun sempat mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli .

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Setujui Pembahasan Dua Ranperda Baru dengan Sejumlah Catatan Ideologis

balitribune.co.id | Bangli - Fraksi di DPRD Bangli memberikan sejumlah apresiasi dan catatan menyikapi dua Ranperda yang diajukan oleh eksekutif.  Adapun Ranperda dimaksud yakni, Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pasar Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.