balitribune.co.id | Mangupura - Pembangunan infrastruktur dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali. Tidak hanya jalan dan konektivitas transportasi, kebutuhan pembiayaan juga terbuka pada pembangunan rumah sakit, pelabuhan hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Balinomics Triwulan II 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (9/9/2026), dengan tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali.”
Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Aradita Priyanti, mengatakan Bali memiliki sejumlah proyek infrastruktur yang potensial mendapatkan dukungan pembiayaan. Menurutnya, konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah.
“Jalan diperlukan untuk mengatasi kemacetan. Selain itu ada sektor transportasi, pelabuhan, rumah sakit, hingga infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi,” ujarnya.
Ia menyebut, SMI saat ini telah memiliki pembiayaan pada sejumlah pemerintah daerah di Bali. Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan rumah sakit di Bangli serta pembangunan jalan di Kabupaten Badung dan Gianyar.
Menurut Aradita, pembiayaan proyek pemerintah daerah tidak diberikan semata-mata berdasarkan kebutuhan pembangunan. SMI terlebih dahulu melihat kelayakan proyek, rencana pemerintah daerah, manfaat sosial-ekonomi, hingga kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
Proyek yang diajukan juga harus masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, seperti RPJMD maupun RKPD. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap kelayakan proyek dan potensi dampak yang ditimbulkan.
“Yang kami lihat antara lain perencanaannya, manfaat sosial ekonominya dan kapasitas pembayaran pemerintah daerah,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan. Infrastruktur jalan yang semakin baik tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi.
Sementara pembangunan fasilitas kesehatan, seperti RSUD, diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan di daerah.
Untuk mengantisipasi risiko proyek, SMI melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pembangunan. Jika ditemukan deviasi dari jadwal, SMI dapat meminta pemerintah daerah dan kontraktor menyusun langkah korektif untuk meminimalkan keterlambatan.
Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban juga diuji melalui berbagai skenario untuk memastikan pembiayaan tetap berjalan secara sehat.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan Forum Balinomics tidak hanya diarahkan untuk melihat indikator positif perekonomian, tetapi juga menggali persoalan secara lebih holistik.
Menurutnya, analisis pertumbuhan ekonomi perlu dilengkapi dengan perhitungan biaya ekonomi maupun "social cost". Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Jangan hanya melihat angka-angka positif. Kita juga perlu melihat 'cost dan social cost' secara lebih holistik,” katanya.
Achris menilai masuknya pembiayaan pada sebuah proyek juga dapat menjadi pemantik bagi investasi berikutnya. Kehadiran SMI, misalnya, tidak hanya dilihat dari besaran pembiayaannya, tetapi juga potensi proyek tersebut menarik investor dan menciptakan efek berganda.
Dalam konteks Bali, ia menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat lokal.
“Nilai tambah dari pariwisata sebesar-besarnya harus berasal dari Bali dan untuk Bali,” ujarnya.
Bali, kata Achris, memiliki kekuatan sebagai destinasi sekaligus "hub" dengan branding yang telah dikenal secara global. Kekuatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbesar peran pelaku usaha lokal, termasuk sektor ekonomi kreatif.
Menurutnya, masyarakat Bali tidak harus selalu menghasilkan seluruh produk yang dibutuhkan wisatawan. Namun, peluang ekonomi yang muncul dari kuatnya branding Bali harus dapat dimanfaatkan pelaku usaha lokal.
“Kalau produk dari luar laku di Bali, kenapa tidak orang Bali yang memiliki usaha di sini ikut mengambil peluang tersebut,” katanya.
Achris menambahkan, perekonomian Bali menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan kemampuan menyerap tenaga kerja serta menurunkan kemiskinan juga semakin baik. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah terkait kualitas dan besarnya dampak pariwisata terhadap penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, BI Bali akan terus memperkuat kajian untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pesan utamanya sederhana - ekonomi Bali tidak cukup hanya tumbuh tinggi. Pertumbuhan itu harus mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan manfaat pembangunan semakin banyak tinggal di Bali.
