BALI TRIBUNE - Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) naik tahta dengan gegap gempita. Pesta rakyat, peluncuran lampion, arak-arakan sang dwiwarna dan berpacunya kereta kencana menuju Istana, telah menorehkan sejarah dalam menyambut pemimpin baru di level nasional. Bahwa penyambutan pemimpin negara tidak hanya harus berlangsung di gedung-gedung megah atau lapangan upacara dengan kilauan pedang komando, tetapi justru lebih khikmat adalah melalui pesta rakyat seperti yang terjadi sepanjang hari tanggal 20 Oktober 2014 lalu. Di hari bersejarah itu, Jokowi-JK (Presiden dan Wakil Presiden) baru pilihan rakyat, memulai langkahnya merealisasi janji-janji kampanye hingga kurun waktu lima tahun ke depan. Di berbagai media sosial; rakyat menebar harap, pengamat melontar komentar dan para oposan mengasah taji untuk siap mengeritik. Seremoni unik itu, khabarnya merupakan inisiatif Jokowi untuk menggambarkan kesan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya lima tahun ke depan, dekat dengan rakyat dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kedua kesan tersebut, untuk ukuran tertentu memang tampak pada kepemimpinan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo maupun Gubernur DKI. Maka, seiring dengan itu, ekspektasi publik pun tumbuh bersama kehadirannya di tampuk kepemimpinan nasional. Setelah 3,5 tahun berkuasa, apa yang saya prediksikan terjadi. Kelompok oposisi demikian gencar dan masif melakukan manuver untuk mengakhiri kepemimpinan Jokowi di Pilpres 2019, terakhir dengan aksi Tagar #2019GantiPresiden. Demikiaan juga ekspektasi sebagian besar rakyat masih tetap tinggi (sesuai mayoritas lembaga survei), juga komentar para pengamat yang terus ramai di ruang publik. Hal yang tak terprediksi oleh sebagian besar orang adalah bahwa Jokowi-JK ternyata tidak merdeka dalam mengelola negara. Dia terbelenggu oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu yang berjasa mengantarkanya meraih sukses. Dalam mengambil keputusan atau menghadapi krisis tertentu, Jokowi dinilai tidak 'merdeka' mengambil sikap. Sejumlah fakta belakangan ini menunjukan ketidakmerdekaan itu. Operasi pelarangan atau pembatasan ruang gerak pengguna kaos bertagar #2019GantiPresiden oleh Satpol PP dan atau oknum Polri merupakan salah satu bukti. Ini adalah langka blunder para penyokong Jokowi karena justru akan menyulut kebencian masif di lapis akar rumput yang umumnya lebih mencerna sesuatu dengan perasaan. Mereka merasa bahwa ada keikutsertaan negara dalam rivalitas politik sehingga ada pihak yang terdholimi. Hal ini diperparah lagi dengan kesan bahwa Presiden dan orang-orang di lingkar dalam kekuasaan memandang remeh oposisi dan menganggap bahwa hampir semua rakyat saat ini mencintai pemerintah. Beberapa bukti misalnya, ketika kaos betagar #2019GantiPresiden beredar, salah seorang anggota DPR RI dari partai penyokong pemerintah secara sinis menegaskan: "ah, itu paling hanya 13 orang." Demikian juga pidato Presiden, yang mungkin atas masukan orang dekatnya, mengeluarkan pernyataan yang meremehkan oposisi. Padahal, dalam politik dan perang, kita mesti mengenali lawan dengan seksama dan tidak memandang remeh. Sebab, sikap itu berpotensi untuk menimbulkan kelengahan dari dalam. Kita bisa berkaca pada Pilkada DKI dimana menurut amatan saya keberpihakan oknum Polisi atas kompetisi politik itu, sangat kuat. Demikian menguatnya sehingga masyarakat awampun tahu keberpihakan itu. Jika negara dibawa untuk memihak, maka rakyat pasti merasa kurang nyaman. Akibatnya, barisan yang sebelumnya mendukung Gubernur Petahana, akhirnya tarik diri dan apa yang diprediksi sebagian besar pengamat menjadi meleset. Type asli Jokowi tidak tampak saat ini karena pengaruh orang-orang dekat. Jokowi yang biasa santai menghadapi kritik, matang dalam memecahkan masalah serta tenang dalam berpikir dan bertutur, menjadi lain karena masukan yang salah. Maka menarik analisis budayawan Eros Djarot dalam artikelnya "Siapa Musuh Terbesar Jokowi" yang menyodorkan kesimpulan bahwa musuh terbesarnya bukan Prabowo dan Kelompok pendukungnya, tetapi malah orang-orang dekat Jokowi sendiri. Apa yang ditulis Eros memang benar. Karena sosok Jokowi yang dahulu, dengan gaya dan karakter kepribadiannya yang asli, menjadi hilang. Negara yang dikelolanya saat ini selalu mempelihatkan posisi offensif dalam menghadapi oposisi. Hal ini terjadi bukan karena sikap asli Jokowi namun atas pengaruh orang-orang dekat baik atas pengetahuan Jokowi maupun tidak. Untuk menghadapi arus yang berlawanan, kita bisa belajar pada hukum fisika. Bahwa gerak sebuah benda akan menimbulkan kontraksi amat kuat jika dihadang dengan benda bermassa sama. Kontraksi itu justru menjadi insentif energi baru yang berdaya ledak tinggi. Oleh karena itu, sikap paling tepat yang diambil para pendukung dan negara yang dikelola Petahana saat ini adalah divensif. Karena dengan begitu, energi yang dikerahkan oposisi malah menimbulkan pemborosan. Pada titik tertentu, Jokowi vs. Prabowo hanya akan mengulang sejarah di Pilpres 2014.
