Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPN: Iklan Kondom Jangan Diartikan Negatif

Bali Tribune/net
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono

Jakarta | Bali Tribune.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berkomentar ringan terkait adanya fitnah foto kondom bergambar capres-cawapres nomor urut 01 yang beredar via WhatsApp dan media sosial. Menurut Arief, iklan alat kontrasepsi itu jangan diartikan negatif. 

"Kalau menurut saya sih justru kondom itu jangan diartikan sesuatu yang negatif, tapi itu merupakan simbol bahwa negara Indonesia itu harus mengatur jumlah penduduknya. Sebab, selama 5 tahun ini hampir 4 tahun pemerintahan Jokowi terjadi ledakan penduduk. Kalau terjadi ledakan penduduk kan artinya akan berimbas kepada ekonomi. Artinya itu harusnya disyukuri bahwa itu melambangkan pemerintahannya, Jokowi ingin mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan program KB yang menggunakan kondom alat kontrasepsi kan," kata Poyuono, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019). 
“Kalau menurut mereka fitnah ya sah-sah saja, tapi kalau kita yang dibuatkan kondom bergambar Prabowo-Sandi saya rasa nggak apa-apa. Justru akan saya katakan bahwa kondom yang diproduksi yang bergambar Prabowo-Sandi itu merupakan simbol program bahwa kita punya program untuk bagaimana mengatur jumlah penduduk Indonesia. Jangan sampai penduduk Indonesia ini tidak diatur dalam jumlah penduduknya dengan kelahiran-kelahiran terus," imbuh Poyuono.
Dia berpandangan, jika ada kondom bergambar Prabowo-Sandi tidak serta merta merusak citra Prabowo sebagai capres yang didukung Ijtimak Ulama. Justru ia mengaku akan berterima kasih bila ada kondom bergambar Prabowo-Sandi karena dinilai turut mendukung program menekan jumlah penduduk dengan KB. Menurutnya kelebihan penduduk akan memberatkan perekonomian negara.
"Ya nggak merusak Islami dong. Kita kan harus melihat. Makanya kita harus menjelaskan. Apakah orang Islam juga mengharamkan penggunaan kondom kan enggak, ya kan. Apakah orang Islam, keluarga Islam tidak ikut program KB, kan ikut. Kan kondom itu sebagai alat kontrasepsi. Sebuah alat untuk ber-KB kan," ujarnya.
"Bagi kami sih nggak masalah kami akan katakan kalau kami yang dibikin gambar begitu justru kami terima kasih. Artinya ada rakyat yang sadar memberikan pesan ke kami bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia harus ditekan agar ekonomi Indonesia menjadi baik. Karena kalau kelebihan penduduk otomatis keperluan energi pangan itu harus kita kurangi, kalau enggak nanti memberatkan ekonomi," ujarnya. 
Meski demikian, Poyuono mempersilakan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan fitnah kondom tersebut ke polisi. Ia meminta polisi mengusut perusahaan pembuat kondom tersebut jika benar ada. 
"Begini kalau memang itu merasa tidak bagus, ya kan ya TKN melaporkan kepada polisi. Apakah kalau kondom itu memang diproduksi secara massal. Lalu misalnya berlambang Jokowi Ma'ruf ya sekarang kan yang punya pabrik kondom kan kebanyakan ada perusahaan BUMN, ya kan. Yang juga mungkin ada perusahaan swasta. Diusut saja kalau memang itu dianggap tidak pantas," tukasnya. dtc

wartawan
habit
Category

Petani Garam Karangdadi Kusamba Kembali ke Sistem Tradisional

balitribune.co.id | Semarapura - Petani garam tradisional di pesisir Karangdadi, Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, resmi meninggalkan sistem pembuatan garam media tunnel. Metode yang diperkenalkan Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2022 tersebut tidak lagi digunakan lantaran hasil produksinya ditolak oleh pasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.