Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buntut Penyetopan Pembangunan Gudang Miras, Pecalang Diperiksa Polisi

Bali Tribune/DUKUNG – Puluhan pecalang mendampingi Ketut Senter saat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar, Jumat (25/10).
Balitribune.co.id | Denpasar - Setelah Kelian Dinas dan Kelian Adat diperiksa, giliran pecalang Banjar Sakah, Desa Pemogan, I Ketut Senter diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar, Jumat (25/10). Pemeriksaan Ketut Senter ini merupakan buntut dari penutupan pembangunan gudang minuman beralkohol (mikol) yang diduga tanpa izin milik PT Panca Niaga Bali di Jalan Segara Sunia Negara Pemogan, Denpasar Selatan. 
 
Ketut Senter yang juga anggota Linmas di Banjar Sakah itu hadir bersama 70 orang pecalang lainnya. Termasuk diantaranya Klian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan. Setelah diperiksa selama 1,5 jam, Ketut Senter keluar dan langsung disambut oleh puluhan rekannya yang sedang menunggu di lorong lantai II Polresta Denpasar. 
 
Kepada wartawan, Ketut Senter mengatakan, dirinya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penutupan proyek pembangunan gudang Mikol di Banjarnya pada 6 Oktober lalu. Penutupan itu dilakukan secara spontan setelah berkoordinasi dengan Kelian Adat Banjar Sakah yang pada saat itu turut hadir di lokasi. 
 
"Saya ditanyakan, apa tujuan ke TKP? Apa kapasitas saya hadir di TKP saat itu?  Apa yang dilakukan saat tiba di TKP? Siapa yang pasang plang penghentian proyek? Apakah proyek itu sudah diumumkan di Banjar. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi," tuturnya.
 
Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ketut Senter mengaku menjawabnya sesuai dengan apa yang dilihat dan dilakukan di TKP. Ia hadir ke TKP sebagai Linmas dan tim penertiban penduduk (pecalang). Dirinya ke TKP bersama pecalang lainnya untuk melakukan penertiban penduduk. Sidak itu dilakukan karena ada laporan dari krama bahwa di proyek tersebut mempekerjakan penduduk non permanen yang belum lapor diri ke banjar. 
 
Pada saat di TKP, Kelian Adat yang berkomunikasi dengan para buruh proyek. Sementara dirinya tidak melakukan apa-apa selain mendampingi kelian. Pecalang yang pasang plang penutupan adalah Wayan Parek dan Made Sarya. Keduanya bertindak atas seizin Kelian Banjar. "Proyek itu sudah pernah disampaikan di rapat Banjar pada 14 Agustus lalu. Saat itu warga tak mempermasalahkan pembangunan itu, yang penting sesuai dengan peraturan," jelasnya.
 
Sementara itu Kelian Adat Banjar Sakah, AA Gede Aryawan mengatakan pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah dirinya dan Kelian Dinas, I Ketut Sumadi Putra diperiksa 22 Oktober lalu. Keduanya saat itu diperiksa sebagai saksi penutupan pembangunan gudang Mikol milik PT Panca Niaga Bali itu. Penutupan itu berawal dari sidak penduduk terkait pekerja pada proyek itu yang tidak melaporkan diri. 
 
"Kita pahami bersama, di Bali ini setiap krama tamyu (penduduk non permanen) harus mengantongi surat tanda lapor diri ke banjar," ujarnya.
 
Menurut Aryawan, pemeriksaan penduduk pendatang itu juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengenal setiap penduduk yang ada. Ini berkaitan dengan kejadian penangkapan terduga teroris yang tinggal di di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Tujuannya, agar pihaknya di Banjar utamanya para pecalang tahu tentang wilayah adatnya. 
 
"Kegiatan pendataan penduduk ini bagi kami sangat bermanfaat dan perlu dilakukan. Kadang-kadang data yang kami kumpulkan dibutuhkan oleh kepolisian. Ternyata saat kami sidak kemarin diketahui para pekerja atau buruh bangunan itu tidak melapor diri ke Banjar," katanya.
 
Mengetahui para buruh bangunan itu tak memiliki surat tanda lapor diri, pihaknya langsung menutup kegiatan proyek tersebut. Kegiatan penutupan itu spontanitas diikuti oleh krama lainnya. Penutupan itu sesuai dengan awig awig. Setiap warga tamu yang berusaha harus melapor ke Banjar. Tujuannya agar perusahaan yang dibangun itu tercatat sebagai usaha di Banjar. 
 
"Setelah kami berhentikan, mereka melapor ke Polsek Denpasar Selatan namun ditolak. Karena ditolak mereka melapor ke Polresta Denpasar," ungkapnya. 
 
wartawan
Redaksi
Category

Sambut HUT RI ke-81, Pemkab Buleleng Bagikan 15 Ribu Bendera

balitribune.co.id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggencarkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan tersebut ditandai dengan pembagian ribuan bendera kepada masyarakat oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Sekretaris Daerah Gede Suyasa di kawasan Titik Nol Singaraja, Selasa (28/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Botol Miras Berpita Cukai Palsu Disita di Bali, Negara Selamatkan Potensi Kerugian Rp2,14 Miliar

balitribune.co.id I Badung - Sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil menggagalkan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman keras (miras) ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menyita sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA dengan nilai barang mencapai Rp12,55 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen

balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.