Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Minta Dirjen Hidupkan RPH Temesi

Bali Tribune/ata. RPH Temesi

Balitribune.co.id | Gianyar - Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, berharap Rumah Potong Hewan (RPH)Temesi, Gianyar, yang sudah lebih dari lima tahun mangkrak dapat dihidupkan kembali. Untuk itu, Mahayastra meminta bantuan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita.

Hal itu diungkapkannya di sela Pawai HUT Kota Gianyar pada Rabu (01/05/2019) saat lomba ternak sapi pertama, dalam rangka HUT Kota Gianyar. Menurut Mahayastra, RPH Temesi merupakan aset pemerintah pusat, provinsi dan Gianyar. Melalui Dirjen Peternakan, Mahayastra meminta agar dihibahkan kepada Pemkab Gianyar.

Pihaknya juga akan meminta kepada Gubernur Bali untuk menghibahkan aset provinsi di RPH tersebut, sehingga nantinya RPH Temesi bisa aktif lagi dan akan dikelola Pemkab Gianyar. “Lomba Sapi ini adalah komitmen kami mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sapi, guna mencukupi kebutuhan daging nasional,” ujarnya.

Disebutkan, RPH Temesi dibangun dengan kerja sama antara Pemkab Gianyar, Pemprov Bali dan pemerintah pusat. Pemkab Gianyar menyediaakan lahan. Aset demikian besar sudah tertanam, namun karena sesuatu hal tidak bisa berfungsi sampai sekarang. Pemkab Gianyar ingin mengelola sehingga aset yang besar itu bisa menghasilkan.

“Ini merupakan sumber pendapatan baru bagi Pemkab Gianyar nanti,”cetusnya. Diharapkan, dengan berfungsinya kembali RPH Temesi juga bisa mendorong pertumbuhan ternak sapi di Gianyar. Harus diakui, masyarakat Kabupaten Gianyar sekarang ini sebagian masih hidup dari sektor pertanian, termasuk di dalamnya peternakan sapi.

Bagi masyarakat, ternak sapi merupakan tabungan petani. Petani sambil menggarap sawah atau kebunnya, mereka memelihara sapi. Sapi ini menjadi penunjang untuk kebutuhan menyekolahkan anak-anak petani. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr Drh I Ketut Diarmita pun menyambut baik harapan tersebut.

Namun, menurutnya, ada opsi yang lebih baik yaitu pengelolaanya diserahkan kepada profesional. Menurut Dirjen, untuk mengaktifkan kembali RPH Temesi tersebut yang paling penting harus memiliki persiapan ternak potong yang berkelanjutan. Dan perlu dipastikan para konsumen daging mau membeli hasil olahan dari RPH Temesi.

Dijelaskan, keberadaan RPH Temesi sesungguhnya bertujuan baik untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan sapi Bali. Keberadaan RPH selain memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan juga mengurangi biaya pemasaran bagi para peternak. “Selama ini Bali menjual sapi hidup ke Jawa . Ini tidak memberi nilai tambah,” katanya.

Diarmita juga mengingatkan, sesungguhnya sapi Bali bukan sapi potong. Tapi merupakan plasmanuftah. Pengembangan sapi Bali merupakan penyelamatan plasmanuftah. Mestinya Bali mendapatkan insentif atas penyelamatan plasmanuftah sapi Bali. Dikatakan, pihak Kementerian Pertanian saat ini sedang membuat kajian tentang sapi potong.

Dari kajian itu nantinya bisa ditentukan standar sapi potong. Dan diharapkan sapi Bali juga bisa masuk sebagai sapi potong. “Dengan perbaikan kualitas sapi Bali, diharapkan nanti bisa masuk sebagai sapi potong. Sapi Bali sekarang kecil-kecil. Hal ini karena dikawinkan dengan pejantan yang sembarangan. Karena itu, perlu dilakukan kawin silang.

Caranya dengan kawin suntik (Inseminasi buatan/IB) dengan sperma dari pejantan yang memang kualitasnya sangat bagus. Mengaktifkan kembali RPH Temesi sesungguhnya telah memiliki keunggulan. Salah satunya dengan mengusung brand sapi Bali, ini sudah dikenal konsumen. Dagingnya bagus, dan memelihara sapi Bali sangat mudah. (*)

wartawan
habit
Category

Mantapkan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bangli Gelar Bimtek dan Persiapan Monev KIP 2026

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Krisna, Kantor Bupati Bangli, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memantapkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) KIP Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan Tumbuhkan Budaya Pilah Sampah Sejak Dini di Lingkungan Sekolah

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Diseminasi Program Prioritas bertema "Pengelolaan Sampah di Bali" di SMP Negeri 5 Sudimara, Kecamatan Tabanan, Selasa (21/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Waspadai Modus Customer Service Palsu, Penyedia Layanan Keuangan Dorong Pengguna Manfaatkan Kanal Resmi

baliotribune.co.id | Denpasar - Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di Indonesia, masyarakat juga menghadapi modus penipuan digital yang semakin beragam. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan, termasuk phishing dan impersonation yang mengatasnamakan lembaga keuangan untuk memperoleh data pribadi atau mengambil alih akses akun. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bantah Adanya Kekerasan, Ratusan Warga Desa Bugbug Geruduk Polres Karangasem Kawal Anggota Jagabaya

balitribune.co.id | Amlapura - Ratusan anggota Jagabaya bersama warga Desa Bugbug mendatangi Mapolres Karangasem, Selasa (21/7/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap seorang anggota Jagabaya yang tengah menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang pemuda berusia 17 tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda I Ketut Sedana Merta Hadiri Pengukuhan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem terus melangkah maju dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif dengan meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.