balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Klungkung, Ny. Ayu Suwirta menghadiri Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota di seluruh Bali, di Prime Plaza Hotel, Sanur, Depasar, Selasa (15/2).

Bupati Suwirta memaparkan inovasi yang digencarkan Pemkab Klungkung, diantaranya Tempat Olah Sampah Setempat TOSS Center Next Generations dan One Gate One Destination merupakan penataan 10 destinasi unggulan dengan destinasi wisata yang terintegrasi, mulai dari penataan obyek, pengelolaan dan pelayanan retribusi. Upaya ini untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sehingga lebih lama berkunjung di Nusa Penida. "Mudah-mudah semuanya bisa masuk dalam penataan terencana dan yang paling penting untuk memastikan agar inovasi itu bisa terus berjalan secara maksimal harus adanya komitmen yang kuat dan keyakinan dari masing-masing OPD yang menangani," ujar Bupati Suwirta.

Dijelaskan, perencanaan pembangunan yang disusun memiliki daya ungkit untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. "Suatu pembangunan yang bagus adalah dengan menyiapkan konsep perencanaan sebaik baiknya. Dengan program yang lebih menukik atau yang lebih spesifik langsung menuju ke pokok permasalahan," jelas Bupati suwirta

PPD merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Adapun tujuan pemberian penghargaan ini untuk memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

Penilaian PPD ini untuk mendapatkan satu kabupaten dan satu kota dengan perencanaan RKPD yang paling memenuhi ketentuan perencanaan daerah untuk mewakili Bali ke tingkat nasional. Penilaian tahap I adalah penilaian teknis administrasi meliputi kelengkapan seluruh dokumen perencanaan RKPD dan ini dilakukan oleh sub tim teknis. Tahap II merupakan penilaian lanjutan dari hasil penilaian yang dilakukan sub tim utama beserta tim independen setelah tiga kali pembahasan hasil penilaian yang dilakukan oleh sub tim teknis.