BALI TRIBUNE - Sebanyak 27 Delegasi peserta The 4 High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM4) (pertemuan tingkat tinggi ke-4 tentang berbagai pengetahuan yang dipimpin negara), Selasa (16/10) kemarin berkunjung ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Sempidi. Kunjungan Delegasi HLM4 diterima langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. Ketut Suiasa, Ketua DPRD Putu Parwata, Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Toni. Sementara Delegasi yang dipimpin Stephan Osingo tersebut didampingi Direktur BPKP Pusat, Bea Rejeki dan Dewan Bank Dunia Novira Asra. Dewan Bank Dunia, Novira Asra mewakili para Delegasi menerangkan, bahwa para Delegasi sangat mengagumi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung. Oleh karenanya, Badung menjadi obyek kunjungan Delegasi ini. Maksud dan tujuan kunjungan ke Badung, untuk belajar dan mengetahui sejauhmana kerjasama antara Pemkab Badung dengan BPKP dan sejauhmana ilmu BPKP dapat diterapkan di Badung. "Para Delegasi ingin mengetahui imlementasi kerjasama Badung dengan BPKP baik dibidang internal kontrol, penguatan internal audit maupun Simda dan manfaatnya bagi masyarakat badung," terangnya. Dijelaskan, 27 delegasi ini mewakili 250 peserta dari 40 negara. Tujuh orang diantaranya dari tim negara Kenya yang ingin belajar tentang pemerintahan di badung. Dari Puspem, Delegasi juga akan berkunjung ke lapangan melihat implementasi infrastruktur maupun Siskeudes di Sading dan Mengwi. Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada dunia, karena telah mempercayai Indonesia, Bali dan khususnya Badung menjadi tuan rumah pelaksanaan annual meeting IMF-WB. Menurutnya, dampak dari pertemuan dunia ini secara langsung telah dapat dinikmati, yaitu terbangunnya undarpass simpang tugu ngurah rai, apron bandara, patung GWK, sanitari landfill sampah sarbagita. "Kalau diuangkan mencapai 5,9 T," jelasnya. Annual Meeting IMF-WB juga secara otomatis mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, peningkatan PDRB, membuka peluang kerja, termasuk mendapatkan promosi secara gratis. Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga memaparkan kebijakan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteran dan kebahagiaan masyarakat badung. Dikatakan, Pemkab Badung telah melaksanakan 6 prinsip dasar pembangunan, yaitu pro growth, pro jobs, pro poor, pro culture, pro environment, dan pro law enforcement. Selain itu Bupati sudah memutuskan untuk meringankan beban pribadi dan komunal masyarakat dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, PBB gratis, dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan untuk pembangunan tempat suci dan tempat umum lainnya. "Dana itu dapat dikelola di rumah tangga sehingga ekonomi masyarakat badung naik, kemiskinan menurun, kami pastikan tahun 2020 nol persen kemiskinan di badung," tegasnya. Badung juga memiliki lima bidang prioritas pembangunan dengan konsep PPNSB yaitu pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama dan budaya, serta pariwisata. Sementara dalam pengelolaan APBD, pemkab badung telah bekerjasama dengan BPKP dalam penggunaan Simda Perencanaan (e-planning), Simda keuangan, simda barang milik daerah, sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan, peningkatan kapabilitas APIP level 3. Termasuk aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang diperoleh tanpa dipungut biaya, dalam mendorong terwujudnya good governance dan clean government di Kabupaten Badung. Sebagai wujud nyata penggunaan Simda di Badung, Kabupaten Badung telah berhasil empat kali berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2018 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI.
