Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Catatan Kritis Bali 2019 , Pemiskinan Masyarakat

Bali Tribune/ FGD - Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer saat membuka acara Fokus Grup Diskusi "Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019" di Kantor DPD Golkar Bali, Senin (30/12).
balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut momen pergantian tahun 2019 menuju tahun baru 2020, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar Focused Group Discussion (FGD) bertema "Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019" yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Senin  (30/12).
 
FGD dibuka Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, hadir pula segenap pengurus seperti, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry dan pengurus DPP Partai Golkar Dewa Widiasa Nida, Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi Bali Made Dauh Wijana dengan moderator Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Bali Komang Suarsana alias Mang Kos.
 
FGD menghadirkan narasumber yang berkompeten dari berbagai kalangan seperti, guru besar Universitas Udayana Prof Wayan Ramantha, para pimpinan instansi dan asosiasi pengusaha di Bali seperti Ketua BPD HIPMI Bali I Gusti Nyoman Darmaputra dan Ketua Kadin Bali Made Ariandi.
 
Hadir pula Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Bali Trisno Nugroho, Herry A.Y. Sikado, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali, para pimpinan DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Bali dan undangan lainnya.
 
Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan FGD ini bertujuan mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat dengan ahli dan pemerhati yang terlibat dalam memberikan tujuan terhadap pembangunan sektor ekonomi  sosial dan budaya di Bali dalam kurun waktu pembangunan. 
 
FGD ini juga membudayakan model diskusi untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dan masukan tentang pembangunan Bali untuk disampaikan kepada Gubernur Bali, DPRD Bali, DPR-RI dan DPD-RI Dapil Bali, serta Bupati / Walikota se-Bali. 
 
"FGD ini sebagai refleksi dan catatan kritis pembangunan Bali bidang politik ekonomi dan sosial budaya. Hasil FGD ini kami rekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk ditindaklanjuti di tahun 2020," ujarnya.
 
Menurut Demer, berbagai permasalahan senantiasa menyertai perjalanan tahun 2019, ditandai dengan dinamika di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 
 
Ada sejumlah catatan krtitis yang dapat dijadikan refleksi akhir tahun 2019. Terdapat pula sejumlah harapan untuk melakukan perbaikan dalam menyongsong dan melakoni tahun baru 2020.
 
Di bidang ekonomi, ketimpangan ekonomi  di Bali cukup tinggi  sebab pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Bali Selatan melalui geliat sektor pariwisata.
 
Kondisi kurang bagus bagi daerah lain seperti Karangasem, Jembrana dan Buleleng juga tidak baik Denpasar, Badung dan Gianyar. Yang punya lahan bisa menikmati dengan menjual atau menyewakan lahannya tapi yang tidak punya lahan tidak akan mampu bersaing agak berat dan bisa jadi termarjinalkan.
 
"Pertumbuhan tanpa pemerataan tidak ada artinya," tegas Demer yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
 
Dampak lainnya inflasi tinggi  tapi tidak diikuti peningkatan pendapatan penduduk sehingga kondisi ini menjadi pemiskinan masyarakat. "Sangat sulit menurunkan gaya hidup. Yang paling gampang dilakukan jual tanah, jual rumah lalu pindah ke pinggiran," kata Demer.
 
Sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, Bali juga bergelut dengan persoalan sampah. Masalah ini coba dijawab dengan hampir semua kabupaten/kota mengeluarkan Perda terkait sampah.
 
"Walau ada Perda solusi belum tuntas. Tidak cukup sekedar aturan tapi bagaimana ke bawah dalam hal pengawasan, penindakan pelanggaran, dan harus ada solusi lain kurangi sampah," katanya.
 
Momok lainnya bagi pariwisata Bali adalah persoalan kemacetan yang kian parah dan tidak adanya transportasi publik. "Wisatawan kesal sebab macet kalau mau keman- mana. Banyak teman saya di Jakarta juga malas ke Bali karena macet," kata Demer.
 
Ketika keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung dan berlibur di Bali terganggu maka Pulau Dewata ini tidak akan lagi menjadi pilihan tempat wisata. "Masalah kemacetan dan transportasi publik ini perlu jadi perhatian ke depan," pungkas Demer.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.