balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar terus mengoptimalkan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak untuk menekan kasus ketengkesan (stunting).

"Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif di semua tingkatan, hendaknya mampu diminimalisasi melalui koordinasi, integrasi dan konvergensi," kata Wagub Bali saat membuka Rakornis Program Bangga Kencana di Denpasar, dilansir Antara, Selasa.

BKKBN, ujar pria yang biasa disapa Cok Ace itu, tentu memerlukan dukungan, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan dan mitra kerja lainnya dalam mencapai tujuan menekan kasus ketengkesan.

Melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) tersebut diharapkan dapat menjadi momentum refleksi, sekaligus mampu konsisten menurunkan prevalensi stunting dari 14,4 persen pada tahun 2019 menjadi 10,9 persen pada tahun 2021.

"Terlebih target stunting pada tahun 2024 Provinsi Bali sebesar 6,15 persen," ucap Cok Ace yang juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi Bali itu.

Ia menambahkan, strategi pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk tahun ini harus disusun dan dikembangkan dalam bentuk kegiatan operasional serta memiliki keluaran (output) yang terukur.

Diantaranya, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting dengan menajamkan intervensi dari hulu melalui prioritas mencegah lahirnya anak stunting. Kemudian, operasional tim pendamping keluarga (TPK) serta target kinerja lainnya.

"Perlu saya ingatkan, Pemerintah Provinsi Balid engan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali memiliki lima program prioritas yaitu pangan, sandang dan papan; kesehatan; pendidikan; adat, agama, tradisi, seni dan budaya; dan pariwisata," ujarnya.

Kelima program prioritas ini diintegrasikan di seluruh Bali termasuk Program Bangga Kencana yang dilaksanakan oleh jajaran perwakilan BKKBN Bali bersama instansi lintas sektor terkait.

Selain itu, terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. "Untuk itu, mari bersama-sama kita wujudkan bersama, sehingga angka stunting bisa ditekan secara maksimal," ujar Cok Ace.