Balitribune.co.id | Bangli - Untuk penangan virus Corona (Covid-19) Pemkab Bangli mulai melakukan pergeseran anggaran. Salah satunya memanfaatkan anggaran perjalanan dinas (perdin). Termasuk pula anggaran perdin DPRD Bangli. Anggaran Perdin DPRD Bangli sekitar Rp 12,5 Miliar dialihkan Rp 300 Juta untuk penangan Covid-19.
Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat dikonfirmasi terkait anggaran penangan Covid-19 mengatakan bahwa terkait kebijakan yakni masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyetorkan anggaran ke satgas percepatan penangan Covid-19 maka DPRD Bangli pun sudah melakukan pergeseran anggaran. Menurut Wayan Diar untuk di DPRD Bangli anggaran yang digeser sebesar Rp 300 Juta.
Sesuai dengan RAB dari Satgas anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan pandemic ini yakni Rp 9,5 Miliar ini. Kemudian dari masing-masing OPD melakukan pergeseran kegiatan untuk memenuhi angka Rp 9,5 Miliar tersebut. “Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah angka Rp 9,5 Miliar ini sudah terkaver atau belum. Seperti di rumah sakit sudah ada BLUD, sudah otomatis bisa dilakukan/penggunaan anggaran,” ungkapnya, Minggu (5/4).
Menurut Wayan Diar terkait anggaran sejatinya sudah ada kesepakatan untuk penggunaan anggaran. “Bupati dan dewan sudah sepakat, berapapun anggaran agar digunakan saja. Disamping itu dalam Permendagri juga sudah diterangkan terkait penggunaan anggaran untuk penanganan Covid,” jelasnya.
Terkait anggaran perjalan dinas total sekitar Rp 25 Miliar. Dari jumlah tersebut dibagi untuk eksekutif dan legilatif dan masing-masing memperoleh anggaran Rp 12,5 Miliar. Sementara itu disinggung terkait rencana pemotongan gaji anggota dewan untuk penangan Covid-19, Wayan Diar menyebutkan untuk sementara ini belum ada. Bila hal tersebut dilakukan tentu akan dibahas di lembaga DPRD Bangli. Pemotongan gaji belum ada, namun dari masing-masing fraksi sudah melakukan kegiatan pencegahan Covid-19. “Kami di fraksi PDIP sudah urunan masing-masing Rp 2 Juta untuk pencegahan Covid-19. Salah satu kegiatan kami mendistribusikan disinfektan di desa-desa. Kami rasa fraksi yang lain juga sudah melakukan hal senada,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang mengatakan terkait pergeseran anggran di masing-masing OPD masih dalam proses. Untuk pergeseran anggaran lewat kajian yakni dengan melihat kegiatan bisa ditunda atau sifatnya tidak urgent.
wartawan
Agung Samudra
Category
