Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Datangi Satker KKP Jembrana, Edhy Prabowo Soroti Sejumlah Persoalan

Bali Tribune/ PENGOLAHAN - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melihat langsung pengolahan hasil laut dan perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana Kamis kemarin.
Balitribune.co.id | Negara - Sejumlah persoalan menjadi sorotan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat medatangi Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di Jembrana Kamis (13/8). Ia menyoroti Kondisi PPN Pengambengan yang masih harus dibenahi hingga illegal fishing (pencurian ikan) yang semakin canggih.
 
Kendati ia menyebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan merupakan salah satu dari enam pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, namun ia mengaku prihatin dengan kondisi PPN Pengambengan. “Kondisnya menyedihkan karena lima tahun kita tidak ada perbaikan di Pelabuhan. Jangan dulu bisacara soal penyerapan ikan dari nelayan, bagaimana mendaratkan ikan saja susahnya minta ampun.  Kedepan tidak ada lagi mendaratkan ikan harus berenang, harusnya ada alat yang disiapkan untuk mendaratkan ikan. Ini baru one day fishing, bagaiman kalau berbulan-bulan” ujarnya.
 
Ia pun mengakui kondisi dermaga di PPN Pengambengan tidak layak sehingga pihaknya akan menindaklanjuti untuk membangun PPN Pengambengan agar menjadi lebih optimal. Ia juga menyoroti keberadaan coolstorage yang belum optimal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kurang bersih. “Lahan kita dibantu  Kabupaten Jembrana tapi kita yang belum banyak membangun. Itu yang harus kita rapikan” jelasnya. Ia pun berkomentar terkait belum adanya BUMN yang didatangkan untuk menyerap dan menstabilkan harga ikan hasil tangkapan, “BUMN tidak sulit untuk mendatangkan” ujarnya.
 
Pihaknya menyatakan akan langsung menindaklanjutinya ke Perum Perikanan Indonesia (Perindo) maupun PT Perikanan Nusantara (Perinus), “PPN Pengambengan menjadi kunci setelah modernisasi Pelabuhan Benoa” jelasnya. Ia pun menyatakan seharusnya harga ikan di Jembrana tetap stabil walaupun produksinya melimpah karena permintaan dari pengalengan ikan di Jawa sangat tinggi, “Muncar, Banyuwangi kekurangan bahan baku dan sudah mengajukan ijin impor, tapi saya belum kasi ijin karena percaya daerah lain masih banyak yang bisa memenuhi kebutuhan ikan itu” jelasnya.
 
Persoalan tersebut menurutnya terjadi karena adanya masalah untuk mengaitkan antara produksi ikan dari nelayan yang melaut, pengangkutan hingga ke pabrik, “saya yakin dengan komunikasi yang saya bangun, tinggal nanti apakah BUMN atau perusahaan-perusahaan itu sendiri yang kesini” paparnya. Ia pun menyayangkan coolstorage di PPN Pengambengan yang kini belum di manfaatkan, “ikan kalau tidak terjual akan busuk sehingga nelayan kesulitan dan harga bisa dimainkan, tapi kalau dimasukan coolstorage walau tidak dijual langsung, maka ikan tidak akan busuk saat disimpan” jelasnya.
 
Saat mengunjungi salah satu radar pengawas di BROL, ia berharap  data ouputnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga laut mengantisipasi pencurian ikan serta melihat data kebocoran minyak di laut, “nantinya juga kami minta untuk mengidentifikasi sumber sampah di laut dari mana” ujaranya. Ia menyebut ini merupakan langkah maju yang dimiliki indoensia, “kita jangan puas dan harus ditingkatkan kemampuannya karena melalui radar ini kami bisa menjaga laut kita dan melihat langsung kegiatan ditengah laut, agar dipertajam dan diperkuat untuk menjaga laut kita secara realtime” paparnya.
 
Pihaknya mengintruksikan jajaran PSDKP lebih mematangkan dan mempertajam pengawasan sehingga setiap saat bisa melihat kondisi laut Indonesia.  Terlebih menurutnya pencurian ikan kedepan tidak semakin mudah dihadapi, melainkan semakin tinggi modusnya. “Sudah ada satu kapal yang ditenggelamkan karena melawan, lari dan kabur. Jangan-jangan besok mereka membawa senjata berat. Tanggal 10 Agustus lalu kita kembali menangkap 3 kapal puresine. Saya sudah berkordinasi ke Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung agar tuntutannya diserahkan ke Negara cq KKP” tegasnya. 
 
Sedangkan pihaknya menyatakan kapal-kapal pencuri ikan yang ditangkap di perairan Indonesia dan tidak lagi ditenggelamkan akan dimanfatkan oleh kampus-kampus kelautan dan perikanan di Indonesia, “Kenapa harus ditenggelamkan dengan menghabiskan dana?.  Kondisinya masih bagus karena dari luar negeri kenapa kita tidak manfaatkan untuk dikasi untuk belajar ke sekolah-sekolah? Di Poltek Kelautan dan Perikanan Jembrana saja belum punya kapal latih penangkap ikan. Sampai sekrangan sudah ada 14 perguruan tinggi yang melihat kapal yang disita. Kita akan serahkan untuk pendidikan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Ribuan Botol Miras Berpita Cukai Palsu Disita di Bali, Negara Selamatkan Potensi Kerugian Rp2,14 Miliar

balitribune.co.id I Badung - Sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil menggagalkan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman keras (miras) ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menyita sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA dengan nilai barang mencapai Rp12,55 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen

balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.