BALI TRIBUNE - Keberadaan desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan pada masyarakat tentunya harus terus membuat berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel. Untuk itu Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan termasuk pelayanan administrasi berbasis android.
Demikian disampaikan Perbekel Desa Dangin Puri Kangin IGN Putrawan, saat penilaian desa tingkat provinsi Bali oleh Tim Penilai Provinsi Bali, Jumat (2/6). Dalam penilaian tersebut, tim penilai Provinsi Bali dipimpin Ketut Lihadnyana diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Made Mertajaya, Wakil Ketua TP PKK Denpasar, Antari Jaya Negara dan Kerti Rai Iswara serta dihadiri tokoh-tokoh masyarakat setempat yang turut menyambut kehadiran Tim Provinsi tersebut.
Dikatakan Putrawan, saat ini pihaknya telah melakukan inovasi pelayanan administrasi berbasis android. Masyarakat bila mengurus surat cukup melalui android yang aplikasinya dapat download. Sehingga masyarakat hanya perlu sekali saja datang ke kantor desa untuk mengambil surat yang diinginkan dengan membawa perlengkapan seperti saat melakukan pendaftaran melalui android. Pelayanan publik dengan memadukan teknologi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan motto pelayanan Kota Denpasar Sewaka Dharma.
Menurut Putrawan pelayanan administrasi berbasis android merupakan pelayanan pertama di Indonesia berbasis android. Sedangkan inovasi kedua menurut Putrawan mewujudkan wilayah Desa Dangin Puri Kangin bebas dari narkoba. Untuk itu pihaknya telah menggandeng BNN dan aparat terkait untuk selalu melakukan pengawasan di wilayah Desa Dangin Puri Kangin mengingat desa ini merupakan pusat pendidikan di Kota Denpasar.
Ketua Tim Penilai I Ketut Lihadnyana mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Desa Dangin Puri Kangin. Karena saat ini inovasi berbasis informasi teknologi harus sudah diterapkan dalam pelayanan di desa/kelurahan. “Saya lihat Desa Dangin Puri Kangin sudah menerapkan pelayanan berbasi IT terutama dalam pelayanan administrasi publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Lihadnyana menyampaikan lomba desa yang dilakukan diharapkan sebagai ajang evaluasi capaian dari program kerja yang telah dilaksanakan. “Jangan lomba keluharan ini sekedar untuk mengejar juara. Jadikan lomba ini untuk memotivasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.
Lihadnyana juga menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah Kota Denpasar karena satu-satunya di Bali yang telah menerapkan Siskudes (sistem informasi keuangan desa). Tentunya ini akan memotivasi kabupaten lain untuk merapkan hal sama dalam informasi keuangan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Made Mertajaya mengatakan lomba kelurahan tingkat Provinsi Bali ini dapat menilai dan mengevaluasi perkembangan pembangunan guna memotivasi kreativitas serta pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam setiap kegiatan pembangunan.
Dikatakan, ada beberapa program yang menjadi misi utama pembangunan Kota Denpasar yaitu, penuntasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan publik. Untuk penanganan kemiskinan menurutnya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Untuk itu pelayanan pada masyarakat harus benar-benar dilaksanakan dengan baik serta meningkat rasa cinta pada daerahnya.
