Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Desa Wisata di Bali Berhasil Raih Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2025

snorkeling
Bali Tribune / MENYELAM - Wisata alam bawah laut seperti snorkeling dan menyelam untuk melihat keindahan terumbu karang salah satu aktivitas yang dilakukan wisatawan saat mengunjungi Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) mengumumkan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Pada tahun 2025 ini, Kemenpar RI berkolaborasi dengan salah satu bank swasta mensertifikasi 10 desa wisata di Indonesia. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan desa wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta merupakan bagian dari kerangka program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia.

Proses pemberian sertifikasi ini dilakukan untuk menentukan status mutu, standar dan kualitas desa wisata dengan mekanisme penilaian/audit menggunakan kriteria dan indikator pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Kegiatan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan dilakukan melalui mekanisme penilaian lembaga sertifikasi yang bernaung dibawah Kementerian Pariwisata yaitu Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS Pr-ISTC). Desa wisata yang dipilih untuk disertifikasi yaitu desa wisata berstatus maju atau mandiri, serta memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Dari sepuluh, empat desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program dari Kementerian Pariwisata adalah Desa Wisata Wanurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Desa Wisata Krebet di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali dan Desa Wisata Senaru di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan untuk enam desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program salah satu bank swasta adalah Desa Wisata Dayun di Kabupaten Siak, Riau, Desa Wisata Kreatif Terong, di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali dan Desa Wisata Bilebante di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

“Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan desa wisata di Indonesia naik kelas tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga dikelola dengan memerhatikan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat setempat,” ujar Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan menjadi bagian dari strategi nasional pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan pilar-pilar pembangunan desa wisata, ekonomi, sosial-budaya, serta lingkungan. Kemenpar RI berharap dengan semakin banyaknya desa wisata yang tersertifikasi, akan tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing global, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

wartawan
YUE
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.