Denpasar, Bali Tribune
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan desa wisata di Bali. Menurut Made Suarnatha dari Yayasan Wisnu, desa wisata harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek dari pariwisata itu sendiri. Demikian terungkap dalam diskusi Pariwisata Bali di Era MEA yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Bali, di Warung Kubu Kopi, Tanjung Bungkak, Denpasar, Selasa (19/4).
Suarnatha yang telah malang melintang menjadi pendamping sejumlah desa wisata di Bali ini mengatakan, beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam membangun desa wisata antara lain potensi desa, sumber daya alam, tanah, alam, sumber daya manusia, seniman, kuliner, artistik. sumber daya capital, dan sumber daya infrastruktur. “Membangun potensi desa wisata juga harus memperhatikan potensi finansial yang jelas sumbernya,” katanya, mengingatkan.
Lebih lanjut, Suarnatha mengatakan, desa wisata juga perlu membangun jaringan sebagai bentuk modernisasi pengelolaan. “Dari desa itu sebaiknya dibangun jaringan ekowisata desa yang dikelola secara modern, juga membangun ownership dari masyarakat sebagai wujud transparansinya sistem ekonomi masyarakat,” paparnya. Sedangkan dari perwakilan My Bali Home Stay mengatakan, sebetulnya desa ini apa adanya sudah bagus.
Dengan adanya nilai tambah mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. “Kalau akomodasi, sarana dan prasarana tersedia jelas ekonomi masyarakat desa akan terwujud,” katanya. Yang disesalkan, selama ini belum terjadi pemerataan di sektor pariwisata yang perkembangannya masih tertumpu di Bali Selatan. “Pemerataan itu tidaklah mudah, namun demikian yang perlu dilakukan bagaimana desa wisata yang ada layak dipromosikan,” imbuhnya.
Dikatakan, selain meng-upgrade hospitality desa wisata, perlu juga memposisikan desa wisata di mana sebenarnya. “Sebenarnya kegagalan kita adalah pasar, jadi kalau kita berurusan dengan pariwisata, pemikirannya mesti kapitalistik. Jika kita membawa wisatawan ke desa paling mesti menggunakan gambaran kapitalistik. Kita sebenarnya ingin menarik tamu ke desa untuk merasakan ambience desa, aktivitas di desa dan kalau itu terjadi sungguh hal yang luar biasa,” kata dia.
Terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ia menilai, sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Bali sudah ada di situ. “Artinya SDM sudah cukup kompeten untuk terlibat dalam MEA, namun faktanya tetesan hasil dari pariwisata itu tidak terjadi, dan sepertinya pemerintahpun sudah gagal paham juga akan keberadaan desa wisata ini, “ katanya lagi.
Dari sisi lain, Sekjen Kagama Bali, AA Gede Putra, mengatakan, dari segi investasi, Bali itu masih menarik karena keunikannya. Bali masih jadi magnet pariwisata. “Keunikan Bali masih jadi daya tarik investasi, akibatnya harga pergerakan investasi di Bali terus semakin bergerak naik,” terangnya. Ia mencontohkan, hitung-hitungan membangun hotel sudah tidak bisa diterima, karena butuh waktu yang sangat panjang untuk balik modal, tapi investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Bali.
Hanya saja, ia menyayangkan konteks pendekatan yang dilakukan investor selama ini bukan secara kultural. Akibatnya pariwisata Bali hanya menjadi objek. “Para pemilik modal ini kan sebenarnya ingin return yang cepat, akibatnya mereka mengabaikan pendekatan secara kultural,” ujarnya.
Ketua Kagama Bali, Wisnu Murti, menyatakan, ia pernah terlibat dalam kerja sama UGM, Udayana dan Warmadewa untuk meneliti desa wisata di Bali tahun 90-an lalu. “Tahun 90-an kami meneliti dengan mengambil objek tiga desa. Konsepnya ada, rencananya ada, dan hasil kajian waktu itu bisa dikatakan spektakuler,” katanya.
Namun demikian, rupanya pemerintah belum mampu menggunakan hasil kajian yang dihasilkan waktu itu. “Kalau saja hasil kajian itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, pasti konsep desa wisata di Bali sudah bisa berjalan, walaupun saat ini ketiga desa yang diteliti (Penglipuran, Batuan, dan Jatiluwih) telah jadi bagian dari desa wisata,” ungkapnya. Pendampingan, menurutnya, sangat penting, di mana pihaknya berusaha menjaga karakter dari desa tersebut.
“Dalam pemikiran saya, pemerintah terjebak karena salah memahami pariwisata sebagai suatu industri. Kalau pariwisata sebuah industri yang diposisikan sebagai objek maka tidak akan berjalan, pasalnya kegagalan pemahaman tadi,” kata Wisnu Murti, menegaskan. Terakhir ia mengatakan, pemahaman tentang pariwisata Bali perlu ditinjau dari berbagai aspek. Hal itu bagi perkembangan periwisata itu sendiri, yang akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
