BALI TRIBUNE - Beberapa bulan lagi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyelesaikan tugasnya memimpin Pulau Dewata. Kinerja mantan Kapolda NTT itu, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Provinsi Bali. Apresiasi di antaranya datang dari Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. Apresiasi tidak saja terkait program yang sukses dilaksanakan namun juga terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Bali selama lima tahun berturut-turut terkait pengelolaan keuangan daerah. "Saya pribadi, mengapresiasi kinerja gubernur. Walaupun perlu ada perbaikan ke depan, melihat permasalahan Bali ini ke depan tidak mudah," kata Adi Wiryatama, usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (9/7). Menurut politikus senior PDI Perjuangan itu, beberapa program yang belum dijalankan maksimal, memang perlu dievaluasi. Evaluasi penting, dalam rangka mendapatkan solusi terbaik ke depan. Adi Wiryatama kemudian menyebut beberapa program Gubernur Pastika yang positif, namun perlu dievaluasi pelaksanaannya ke depan. Di antaranya terkait Simantri dan bedah rumah. "Program sudah bagus, seperti Simantri. Simantri itu lebih cocok di daerah pinggiran. Kalau di Kota Denpasar tidak cocok. Begitu juga program bedah rumah belum terealisasi semua, salah satu penyebabnya karena data kita tidak akurat juga," urai mantan bupati Tabanan dua periode ini. Selanjutnya terjadi BPJS Kesehatan, Adi Wiryatama berpandangan, program Presiden Jokowi ini sangat bagus. Hanya saja, pelaksanaan di daerah masih menemui banyak kendala. "BPJS itu baik, tetapi di daerah belum dirasakan manfaatnya. Malah tambah beban karena prosedur rumit dan data tidak valid. Banyak malah yang sudah mati dapat kartu BPJS. Ke depan, database harus valid," pungkas Adi Wiryatama. Sesaat sebelumnya ketika menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, mayoritas fraksi juga mengapresiasi kinerja Gubernur Pastika.
