BALI TRIBUNE - Imbauan pelarangan pencairan Hibah/Bansos sampai Juni oleh Bawaslu Bali juga membuat panas kalangan DPRD Badung. Parlemen Sempidi ini pun menilai imbauan Bawaslu tersebut sangat tidak tepat. Pasalnya, pemberian Bansos dan Hibah ini sudah menjadi program pemerintah yang tertuang dalam APBD. “Lucu, masak karena ada Pilgub program-program pemerintah harus ditunda. Hibah dan Bansos kan sudah diseting tahun sebelumnya dan sudah disahkan oleh gubernur lewat APBD,” ujar Anggota DPRD Badung I Nyoman Sentana dikonfirmasi, Rabu (21/3). Sentana yang Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung ini bahkan menilai apa yang disampaikan (imbauan larangan pecairan hibah) oleh Bawaslu Bali tersebut adalah mencirikan ketidakmampuannya Bawaslu Bali dalam menunjukkan kinerja yang maksimal. “Jadi imbauan penundaan pencairan hibah ke masyarakat merupakan musibah penting dalam Pilkada. Kemudian seluruh program masyaakat menjadi kacau balau,” terang Sentana. Hibah dan Bansos, kata politisi Gerindra ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses Pilkada. “Hibah/Bansos tidak ada  kaitan dengan Pilkada. Ini murni program pemerintah dan DPRD,” tegasnya. Ia pun meminta Bawaslu agar mengawasi pemberian dan pencairan Hibah/Bansos ini. “Bawaslu hanya melakukan pengawasan yang maksimal, apakah rentetan pencairan hibah itu ditunggaggi oleh kepentingan politik, kan sudah ada ranah hukum yang akan menangkap jika melanggar,” bebersnya. Politisi asal Blahkiuh ini mengaku sangat tidak sepakat kalau justru kepentingan dan kebutuhan masyarakat (hibah) ini digunakan sebagai landasan atau alasan untuk menyebarkan imbauan pelarangan pencairan hibah dan bansos. “Kan Bawaslu dan masyarakat bisa memantau atau mengawasi pemberian hibah tersebut. Jika melanggar atau berkepentingan politik terhadap salah satu paslon ya ditangkap, jangan ditunda,” katanya. Sentana sangat khawatir kalau pencairan Hibah/Bansos ini sampai ditunda, maka dampaknya akan fatal. Sebab, program-program pembangunan yang sudah diseting satu tahun sebelumnya akan buyar. “Kalau Hibah/Bansos ini ditunda ya pasti bermasalah. Karena kalau tidak bisa dilaksanakan akan jadi Silpa,” tukasnya. Sebelumnya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta juga terkesan ngotot untuk mencairkan Hibah/Bansos. Orang nomor satu di Badung ini mengaku akan tetap mengucurkan Bansos dan Hibah lantaran sudah menjadi keputusan bersama antara eksekutif dan legislative.