balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 saat Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (3/10). Pandangan umum Fraksi Nasdem, PSI, Hanura DPRD Provinsi Bali yang disampaikan I Wayan Arta yakni mendorong target pencapaian pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dipasang lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023.
Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai kegiatan nasional dan internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka pendapatan daerah dipasang lebih besar. "Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan. Hal ini pernah kami sampaikan saat pada Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna 2021 lalu, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura sempat menyampaikan jika target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 terlihat pesimis. Saat itu kami mengatakan bahwa situasi pandemi sudah terkendali, dan ekonomi dunia sudah menggeliat. Faktanya sampai semester I tahun 2022 ini, pencapaian pendapatan daerah sudah berhasil melebihi 50%," katanya.
Pada kesempatan ini Fraksi Nasdem, PSI, Hanura mengapresiasi Gubernur Bali berhasil meningkatkan aset sewa lahan Pemprov di Kawasan ITDC Nusa Dua. "Terobosan inilah yang kami dorong agar terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasinya guna meningkatkan pendapatan daerah.Perlu juga dilakukan langkah Pemprov yang tidak hanya menyewakan lahan
atau menelantarkan aset-aset lahannya. Dengan perhitungan matang, lahan-lahan tersebut juga bisa didirikan bangunan sesuai tren kawasan," imbuhnya.
Fraksi Nasdem, PSI, Hanura juga melihat masih besarnya potensi pajak terhadap kendaraan-kendaraan dari luar Bali yang digunakan oleh berbagai perusahaan nasional. Kendaraan dimaksud berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun beroperasi menjalankan usaha di Bali, namun kontribusi terhadap perpajakan tidak masuk di Bali. Fraksi berharap dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan lancar dan dapat ditindaklanjuti ke pemerintah daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali yang disampaikan Utami Dwi Suryadi bahwa dengan pulihnya kinerja ekonomi Bali tahun 2022 sudah tentu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator pembangunan Bali. Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana. Secara umum RAPBD tahun 2023 dirancang seperti pendapatan daerah sebesar lebih Rp 5,7 triliun, belanja daerah sebesar lebih Rp 5,3 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar lebih Rp 110,6 miliar dan pembiayaan netto sebesar lebih Rp 110,6 miliar.
Selanjutnya pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Kadek Setiawan bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk anggaran program memenuhi kebutuhan wajib yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Program-program prioritas tersebut meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
"Kami Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, kami mendorong kepada gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali," katanya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangannya terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan I Ketut Juliarta. Guna menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra juga mendorong Gubernur Bali agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain ekspor produk-produk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerah-daerah di Nusantara, seperti salak, mangga putih (wani), manggis dan produk pertanian/peternakan lainnya. Begitu juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil dan kerajinan yang menjadi ciri khas Bali. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata.
Pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Wayan Rawan Atmaja menyampaikan, untuk lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya pendapatan dari sektor kontribusi pariwisata sebesar lebih Rp105 miliar, maka Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Gubernur Bali benar benar mengawalnya dengan baik sebagaimana amanat Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali.
"Pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan (deviden) atas penyertaan modal Pemprov Bali pada BUMD sebesar lebih Rp 809 miliar khususnya yang bersumber dari PT. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 650 miliar, maka kami Fraksi Partai Golkar berharap agar saudara gubernur benar-benar menanganinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat kontribusinya sangat signifikan terhadap PAD," katanya.
wartawan
YUE
Category
