BALI TRIBUNE - Komisi I dan II DPRD Bali mengundang petinggi KSOP Pelabuhan Benoa dan Pelindo Benoa, ke Gedung Dewan, Rabu (26/9). Pada kesempatan tersebut, dewan mempertanyakan secara khusus mengenai reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.
Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya didampingi anggota Komisi II AA Ngurah Adhi Ardhana. Hadir pula Kepala KSOP Pelabuhan Benoa Dwi Yanto dan jajaran, CEO Pelindo III Regional Bali Nusra, I Wayan Eka Saputra dan jajaran, Dinas Perhubungan Bali, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, serta anggota DPRD Kota Denpasar, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi.
"Kami ingin tahu soal rencana pengembangan Pelabuhan Benoa. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait kegiatan pengurugan, karena ada banyak pertanyaan masyarakat soal ini," kata Tama Tenaya, saat memulai rapat tersebut.
Menurut politikus PDI Perjuangan asal Tanjung Benoa ini, penting dijelaskan secara utuh soal pengurugan ini, mengingat Gubernur Bali Wayan Koster sudah menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. "Masyarakat bilang, katanya tolak reklamasi, tapi kok ada reklamasi?" tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tama Tenaya juga mempertanyakan soal seluruh izin yang telah dikantongi Pelindo terkait pengembangan Pelabuhan Benoa. Demikian halnya terkait Amdal. "Katanya Amdal belum selesai," tegas Tama Tenaya.
Hal tak jauh berbeda disampaikan anggota Komisi II, AA Ngurah Adhi Ardhana. Ia mempertanyakan bangun fisik yang nantinya akan dibangun di atas lahan yang direklamasi. Selain itu, politikus PDIP asal Denpasar ini juga meminta penjelasan terkait keberadaan Restoran Akame hingga vihara di areal milik Pelindo.
"Seperti apa kerja sama pemakaian lahan itu dengan Pelindo? Retribusinya bagaimana? Kota Denpasar, Pemprov Bali, kira-kira dapat apa?" cecar Adhi Ardhana.
Ia juga mempertanyakan dampak ekonomi dari pengembangan Pelabuhan Benoa, terutama bagi daerah penyangga (Denpasar dan Badung) serta para nelayan di Serangan dan Tanjung Benoa. Terkait kapal-kapal yang bertumpuk di Pelabuhan Benoa, juga tak luput dari sorotan Adhi Ardhana.
"Kami dukung program prioritas nasional yang membawa dampak perekonomian di Bali. Tapi program itu harus mempertimbangkan kondisi di daerah, apalagi kami dengar Pelindo akan bangun hotel, minimarket," ujar Adhi Ardhana.
Sementara anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, secara khusus menyodok keberadaan kapal yang semrawut di Pelabuhan Benoa. Menurut dia, untuk menjaga citra pariwisata Bali, pelabuhan utama di Bali itu seharusnya ditata dengan baik.
