BALI TRIBUNE - Rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2019 masih menjadi hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan. Setelah komisi-komisi menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah terkait, Kamis (15/11) DPRD Badung kembali menggelar rapat bersama pihak eksekutif kalai ini besar Tim Anggaran pendapatan Daerah (TABD) Badung. Rapat yang cukup alot itu dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Parwata didampingi wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta, juga hadir langsung Ketua TAPD I Wayan Adi Arnawa bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah, diantaranya Kepala Bapanda I Made Sutama, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, dan Asisten Sekda Cokorda Raka Darmawa. Pada rapat yang dihadiri oleh anggota DPRD Badung diantaranya, I Nyoman Mesir, I Putu Alit Yandinata, I Made Retha, I Ketut Subagia, IGN Shaskara, dibahas rasionalisasi anggaran tahun 2019 yang tercermin dari asumsi target pendapatan Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar Rp6,6 triliun yang berpeluang tercapai hanya Rp3,7 triliun lebih. Atas asumsi tersebut, RAPBD Badung 2019 yang semula dirancang sebesar Rp10 triliun dilakukan rasionalisasi dan menjadi Rp7,7 triliun dengan pendapatan asli daerah dirancang Rp6,6 triliun. Diturunkannya target pendapatan badung membuat sejumlah program dirasionaliasi, namun demikian kalangan Dewan meminta belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Badung lebih diutama ketimbang kebutuhan-butuhan lainnya yang nota bena telah mendapat anggaran dari pusat. “Kebutuhan untuk masyarakat Badung agar diutamakan,” kata Anggota DPRD I Ketut Subagia yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini. Selanjutnya, Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menekankan, asumsi pendapatan yang dirancang di tahun 2019 harus benar-benar terealisasi, sehingga tidak terjadi lagi pendapatan yang tidak tercapai seperti di tahun 2018. “Untuk itu, perlu terobosan-terobosan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk menggali lebih banyak lagi potensi-potensi pajak, sehingga apa yang dirancang benar-benar bisa terjadi di tahun 2019,” kata Politisi PDIP Alit Yandinata. Kepala Bapenda I Made Sutama mengaku sudah mulai menjajaki potensi pendapatan yang selama ini masih belum tergarap. Di antaranya, transaksi online, seperti booking (dot) com, travaloka, tiket(dot)com, agoda dan lainnya. “Ini kami sedang jajaki, semoga bisa menjadi partner untuk dibuatkan NPWPD,” kata Sutama. Sementara itu, ketua TAPD badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, berbagai masukan yang diterima akan disampaikan kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. “Masukannya saya terima, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan,” kata Adi Arnawa sembari menambahkan sejauh ini Pemkab Badung belum memiliki hutang terkait pelaksanaan proyek yang telah berjalan di tahun 2018. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, rasionalisasi ini sebagai bentuk evaluasi kehati-hatian dalam merancang anggaran. "Sebagai bentuk evaluasi agar kedepan merancang anggaran secara realistis sesuai prioritas," katanya. Parwata pun mengingatkan, agar OPD benar-benar memanfaatkan dengan baik dan secara profesional anggaran yang telah dirasionalisasi ini. OPD juga diingatkan Agar berhati-hati dalam merasionalisasi jangan sampai program skal prioritas dipangkas. "Mana prioritas tetap dijalankan dengan normal. Yang bukan prioritas, nanti belakangan," ujarnya. Sementara Wakil Ketua I DPRD Badung, Nyoman Karyana menambahkan, pendapatan daerah agar lebih diprioritas untuk kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Badung. "Ini kan pendapatan kita, sbaiknya masyarakat kita dululah yang diutamakan," imbuhnya.
