balitribune.co.id | Bangli - Berkaca dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak DPRD Bangli meminta agar eksekutif segera tindak lajuti temuan dari lembaga negara tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, saat ditemui usai rapat gabungan komisi- komisi DPRD Bangli dan eksekutif dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Kamis (28/7). Menurut politisi dari PDI-P ini salah satu contoh temuan BPK yakni masalah asset. Untuk itu pihaknya eksekutif segera menindaklajuti. ”Kami desak eksekutif segera ambil langkah untuk tindak lanjuti temuan tersebut agar masalah aset tidak lagi jadi temuan yang berulang-ulang,” ujarnya.
Rapat ini finalisasi hasil pembahasan ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dari laporan tersebut, ditekankan tindaklanjut temuan BPK. Ada beberapa poin yang menjadi masukan dari gabungan komisi-komisi DPRD. Di antaranya pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang menjadi temuan BPK, sebagai akibat adanya Peraturan Daerah yang tumpang tindih sehingga tidak bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh masing-masing Perangkat Daerah. Seperti yang terjadi dan telah ditindaklanjuti di Pasar Catur, Pasar Seni Geopark dan Pasar Lokasrana serta aset lainnya yang belum optimal.
Tindak lanjut dari itu, dewan sepakat menerima ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 menjadi Perda. “Kami berharap kedepan eksekutif lebih teliti dan cermat, sehingga dari tahun ke tahun kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir serta tidak menjadi temuan berulang tahun,” jelas Ketut Suastika.
