Balitribune.co.id | Semarapura - Sidang Paripurna DPRD Klungkung membahas Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2021, Senin (9/11). Rapat yang dibuka Ketua Dewan AA Gde Anom, SH dihadiri Wakil Ketua Wayan Baru dan Cok Gde Agung, dan seluruh anggota Dewan Klungkung. Hadir Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan unsur Forkompinda Klungkung.
Dalam penyampaian Ranperda APBD Induk tahun 2021, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan dampak ekonomi karena dampak akibat Covid-19. Operasi modal dan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 yang masih akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa terjadi berupa pendapatan pendapatan di RSUD pada tahun 2021. “Peningkatan pendapatan daerah ada tren positif ,namun tetap dirancang pertambahan kinerja pegawai menimbang beban kerja menjadi perhatian walaupun terjadi penurunan,” ujar Bupati Suwirta.
Pandangan umum fraksi PDIP dengan pembicara Wayan Misna, SE menanggapi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya adalah Rencana Pembangunan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara Fundamental. Lebih jauh terkait perbedaan pendapat dan pandangan bukan menjadi pemicu konflik, malah justru menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas, mempererat persaudaraan dalam ranah partner kerja dan kepedulian akan pembagunan daerah. Karena diantara kepentingan-kepentingan politik akan lahir sebuah konsensus.
Fraksi Partai Nasdem dengan pembicara Wayan Mudayana,SH meminta pada Bupati, terkait dengan program pembuatan Mall Pelayanan Publik, kami dari Fraksi NasDem melihat bahwa program tersebut pada prinsipnya dapat diterima, namun tehnik pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, melihat kondisi saat ini anggaran daerah defisit.
Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya Drs Wayan Mardana malah mempertanyakan adanya 20 Program Inovatif yang di Soft Launching pada tanggal 16 Desember 2016, pada Era RPJMD 2014-2018 dan dilanjutkan pada Era RPJMD 2018-2023. Apakah ke 20 Program Inovatif tersebut bisa dilaksanakan dan dapat tertampung dalam RAPBD 2021. Namun ada pertanyaan terkait keluhan dari masyarakat mengenai kegiatan bongkar muat truk dibarat pasar Galiran yang mengganggu akses jalan menuju pasar, sedangkan jelas-jelas ada rambu larangan truk memasuki jalan tersebut. Serta adanya rencana jalan lingkar di Nusa Penida yang sudah didesain study dan telah dilaksanakan sejak tahun 2014-2015 dengan menelan dana BKK Pemvrop Bali senilai Rp. 800.000.000,-
Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicaranya Nengah Mudiana,SS menyoroti atas provokasi Saudara Wedakarna yang menyatakan beberapa pura sad kahyangan di Nusa Penida pada khususnya dan Bali pada umumnya melukai Hati Umat Hindu Sedharma dan bahkan menyababkan disharmonisasi kerukunan umat beragama.
Fraksi Partai Hanura dengan pembicara Nyoman Mujana,S,Sos setelah menyimak dan mencermati Ranperda tentang APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021, secara umum menyampaikan pandangan-pandangan seperti terdapat Perbedaan Alokasi Anggaran antara KUA dan PPAS TA 2021 dengan RAPBD TA 2021 yaitu defisit Rp 183 Miliar menjadi Rp 326,80 Miliar berarti terjadi perbedaan angka.
wartawan
Ketut Sugiana
Category
