Balitribune.co.id | Semarapura - Tercetus saat digelarnya Rakor Komisi I dan III DPRD Klungkung, Senin (6/3/23), disebutkan pihak Disdikpora bahwa sebanyak 50 persen keberadaan sekolah di Klungkung tidak layak sebagai ruang belajar siswa. Kondisi memprihatinkan ini hampir merata di sejumlah sekolah di Kecamatan Nusa Penida yang memprihatinkan, ditambah lagi dengan polemik aset menjadi pembahasan utama.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, SH., Selasa(7/3/23). Menurutnya, saat digelarnya rapat koordinasi Komisi I dan III DPRD Klungkung bersama instansi terkait, Senin (6/3/23) lalu,DPRD Klungkung mendesak agar persoalan-persoalan ini segera ditangani. Sebab tanpa kejelasan aset, sekolah akan sulit mendapat bantuan renovasi ataupun pembangunan.
Rakor Komisi I dan III digelar di ruang Sabha Mandala dan dipimpin dirinya selaku pimpinan Dewan. Rakor ini merupakan tindak lanjut atas observasi yang telah dilakukan baik oleh Komisi I maupun Komisi III. Yang mana, komisi I menyoroti prihal aset atau lahan sekolah dasar di Nusa Penida. Sementara Komisi III terkait sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi tersebut ada sejumlah OPD yang dilibatkan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, BPN, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Pada kesempatan tersebut dirinya menyampaikan, persoalan aset ini salah satunya terjadi di SDN 3 Kutampi. Ada 2 sertifikat kepemilikan atas lahan sekolah tersebut. Satu pemilik sertifikat sudah bersedia menyerahkan lahannya untuk fasilitas pendidikan, sedangkan satu pemilik lahan lainnya masih keberatan untuk sepenuhnya menyerahkan lahannnya. Sementara di SDN 5 Klumpu, hingga saat ini proses pensertifikatan aset masih belum rampung. "Di SDN 3 Kutampi ada dua pemilik lahan dan dua sertifikat. Satu sudah serahkan dan satu lagi belum diserahkan. Diizinkan memakai lahan itu, tapi katanya tidak bisa disertifikatkan," ujar A.A Gde Anom seraya berharap persoalan ini segera dituntaskan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata menyinggung mengenai sarana dan prasarana dan kondisi sejumlah sekolah yang membuat siswa tidak nyaman sepanjang pembelajaran dan berbahaya bagi keselamatan siswa. Hal itu jangan dibiarkan berlarut-larut, sekolah tersebut akan sulit mendapatkan bantuan renovasi dan ataupun pembangunan.Di samping itu, Buda Parwata juga mengevaluasi program penegerian TK yang sedang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. "Kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan dalam program TK Negeri. Jangan dipaksakan kalau memang tidak siap, status lahan, tenaga pengajar, dan juga jumlah siswanya," ujar tokoh muda Timuhun ini tegas.
Berbagai persoalan yang menjadi temuan dewan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung I Ketut Sujana menjelaskan, kondisi bangunan SDN 3 Kutampi saat ini masih layak untuk pembelajaran. Walau demikian, pihaknya tetap akan berupaya agar masalah dua kepemilikan aset ini segera tuntas. Sujana mengatakan segera akan berkoordinasi dengan pemilik lahan. Dengan harapan, pihak yang belum bersedia menyerahkan lahannya bisa berubah pikiran. "Tugas kami di Disdik untuk persoalan SDN 3 Kutampi adalah komunikasikan kepada pemilik lahan agar bisa diberikan (aset) ke kita. Kedua, kalau bisa di sebelahnya kan ada tanah negara, diharapkan bisa dilakukan tukar guling. Sedang kita upayakan ini. Sedangkan untuk SDN 5 Klumpu masih proses sertifikatnya. Masyarakat sudah tidak ada mempermasalahkan," jawabnya.
Mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah, Sujana tak memungkiri bahwa saat ini 50 persen sekolah sudah tidak layak untuk pembelajaran. Tidak hanya yang berlokasi di Kecamatan Nusa Penida, tetapi juga Klungkung daratan. "Bangku dan kursi kurang, gedung banyak plafon jebol, pilar-pilar yang sudah kelihatan besinya. Tadi saya sampaikan memang 50 persen sekolah kita sudah tidak layak untuk proses pembelajaran. Tapi itulah fasilitas kita, walau tidak nyaman. Itulah yang harus kita hadapi bersama tantangannya," imbuhnya sambil menyontohkan kondisi SDN Satra dan Getakan yang rusak parah.
Mengenai kekurangan SDM, dalam hal ini tenaga guru, Sujana juga membenarkan hal itu. Katanya, kondisi demikian hampir terjadi di semua sekolah. Tidak hanya di Nusa Penida, bahkan sekolah-sekolah yang berlokasi di perkotaan di Klungkung daratan juga mengalami masalah yang sama.
